Mahakama.co.id – Warga Kaltim kesulitan mengakses BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar di SPBU dengan antrean lebih dari satu jam, situasi memalukan ini khususnya bagi daerah penghasil minyak dan gas menjadi kekhawatiran anggota DPRD Romadhony Putra Pratama.
“Kondisi demikian itu cukup membuat malu kita dengan orang-orang dari luar daerah yang sedang melakukan perjalanan ke Kaltim, khususnya ke Samarinda dan Balikpapan,” ujar Romadhony, Selasa (21/11/2023).
Ia telah meminta Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik untuk mengatasi masalah yang terus-menerus mempengaruhi kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah Kaltim, khususnya setelah dimulainya proyek IKN Nusantara.
“Kali ini saya minta Pak Pj Gubernur mencarikan jalan keluarnya,” tegas Legislator PDI Perjuangan ini.
Akmal Malik mengaku telah berkomunikasi dengan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Balikpapan terkait keluhan Romadhony, namun menyatakan permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan oleh pihak Pertamina karena sifatnya terkait kebijakan pusat.
“Saya dua kali mengadakan pertemuan dengan manajemen Patra Niaga Balikpapan. Manajemen Pertamina Patra Niaga tak ada menyampaikan solusi mengatasinya. Sebab, sangat tergantung kebijakan pusat,” kata Akmal Malik.
Akmal Malik menjelaskan tiga permasalahan utama penyebab kelangkaan BBM bersubsidi di Kaltim: kebutuhan tahunan yang melebihi kuota yang ditetapkan Kementerian ESDM, besarnya selisih harga BBM bersubsidi dan non-subsidi, dan tidak mempertimbangkan kuota, peningkatan aktivitas usaha riil dan trafik akibat adanya proyek IKN Nusantara.
“Ketiga permasalahan tersebut tak bisa diatasi oleh manajemen Pertamina Patra Niaga di Balikapapan, sehingga saya dan manajemen Pertamina Patra Niaga sepakat, bersama-sama menyampaikan kondisi riil di Kaltim terkait BBM subsidi ke Kementerian ESDM,” ucap Akmal Malik.
Akmal Malik mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi Kaltim bertujuan untuk mengatasi permasalahan peningkatan aktivitas di IKN, lalu lintas orang dan barang, serta meminta solusi yang tepat dari Kementerian ESDM.
“Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya dari Kementerian ESDM sehingga masyarakat Kaltim tahun 2024 tak antre lagi berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi,” harap Akmal Malik. (Hms/Adv)
