MAHAKAMA – Wali Kota Samarinda Andi Harun, menanggapi serius kemunculan akun media sosial yang menuding adanya dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Berbasis Pembangunan Masyarakat (Probebaya).
Akun tersebut mengunggah konten berjudul “Proyek Probebaya Diduga Melanggar Hukum, Kelurahan Ambil Alih Kewenangan Perkim, Wali Kota Samarinda Terseret”, disertai foto kegiatan di Jalan Cut Mutia RT 27, Kecamatan Samarinda Kota, dengan pelaksana Pokmas Kamus 3 dan nilai anggaran Rp32,5 juta.
Menurut Andi Harun, unggahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai produk jurnalistik, bahkan berpotensi melanggar hukum karena memuat tuduhan tanpa verifikasi.
“Kami menyatakan bahwa produk berita ini bukanlah berita jurnalistik karena tanpa verifikasi. Medianya juga bukan media resmi yang tercatat di Dewan Pers,” tegasnya di Balai Kota Samarinda, Jumat (7/11/2025).
Kritik Diperbolehkan, Tapi Harus Berdasar Fakta
Andi Harun menegaskan, Pemerintah Kota Samarinda terbuka terhadap kritik, namun penyampaian kritik harus tetap berlandaskan pada data, etika, dan fakta hukum yang benar.
“Pemkot Samarinda sangat terbuka dengan kritik karena kami menganut asas partisipatif. Tapi penyampaian informasi harus etis dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Jurnalisme Warga Bukan Ajang Tuduh-Menuduh
Dalam konteks digital, masyarakat memang memiliki hak untuk berpartisipasi menyampaikan informasi publik. Aktivitas ini dikenal dengan istilah jurnalisme warga (citizen journalism) yakni pelibatan masyarakat dalam melaporkan peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka.
Namun, Andi Harun mengingatkan pentingnya memahami batasan antara jurnalisme warga dan penyebaran hoaks.
“Citizen journalism itu menyajikan informasi faktual, bukan opini liar. Kalau isinya tuduhan tanpa bukti, itu bukan jurnalisme, tapi fitnah,” jelasnya.
Prinsip dasarnya, jurnalisme warga tetap tunduk pada etika jurnalistik seperti cover bothside (keberimbangan), kejujuran sumber, dan tanggung jawab sosial. Sementara berita hoaks justru mengabaikan kebenaran dan bertujuan memengaruhi opini publik secara negatif.
Bijak di Era Digital
Menutup pernyataannya, Andi Harun mengajak masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial dan membedakan informasi berdasarkan kebenaran, bukan emosi.
“Kalau kami memang salah, tentu harus dikritik. Tapi kalau tuduhan hanya karena kebencian, mungkin permintaan maaf itu terasa mahal,” tutupnya. (*)
Penulis: Tirta
Editor: Amin
