Mahakama.co.id – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat memaksa Kecamatan Tenggarong Seberang menyusun ulang langkah kerja demi memastikan roda pelayanan publik tetap berputar. Dalam situasi keuangan yang terbatas, efisiensi menjadi kunci.
Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menyebutkan bahwa dampak pengurangan anggaran sangat terasa di berbagai lini, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan layanan administrasi.
Tego sapaan karibnya menjelaskan, daerah ini kini fokus pada program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemotongan ini memang menyulitkan, tapi kami tidak bisa berhenti. Kami tetap menyusun ulang kegiatan agar sesuai dengan kemampuan anggaran, tanpa meninggalkan tanggung jawab utama kami,” ujar Tego.
Kegiatan rutin seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis, dan rapat koordinasi terpaksa dipangkas. Namun, Tego memastikan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
“Administrasi harus tetap berjalan. Kami prioritaskan proyek-proyek yang sifatnya mendesak dan bermanfaat langsung bagi warga,” katanya.
Kecamatan Tenggarong Seberang bukan satu-satunya yang terdampak. Pemotongan anggaran sebesar 15 persen juga terjadi di banyak wilayah lain di Kutai Kartanegara. Tego mengakui, kondisi ini membuat pihaknya harus lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan.
“Kami sedang menjajaki berbagai alternatif, termasuk kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Harapannya, ada kebijakan tambahan yang bisa membantu kami menjalankan program-program yang belum terbiayai,” jelasnya.
Selain mengandalkan koordinasi lintas sektor, ia juga mengajak partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah desa. Menurutnya, gotong royong menjadi kekuatan utama di tengah keterbatasan.
“Situasi ini membutuhkan pemahaman dari semua pihak. Kita harus bergandengan tangan agar pembangunan tetap bisa berjalan meski pelan. Masyarakat punya peran besar di situ,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, keterbatasan dana bukan alasan untuk berhenti berinovasi.
“Kami berusaha mencari celah, membuat terobosan, dan mendorong pendanaan alternatif. Jangan sampai pelayanan publik terhambat karena faktor anggaran semata,” tutupnya. (Adv/DiskominfoKukar)
