Mahakama.co.id – Pentingnya pola kerja kolaboratif, efektif, dan efisien dalam memanfaatkan aset serta anggaran daerah.
Arahan tersebut disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semester I Tahun 2025 di Aula Bappeda Kukar, Selasa (22/7).
Rakordal yang dihadiri seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat se-Kukar ini membahas capaian pembangunan, serapan anggaran, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan program daerah.
Dalam paparannya, pria yang akrab disapa Aulia menyoroti sejumlah persoalan mendasar, termasuk proyeksi pendapatan daerah tahun 2025 yang diperkirakan tidak mencapai target. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memengaruhi postur belanja daerah.
“Belanja kita harus menyesuaikan dengan asumsi pendapatan agar tidak terjadi defisit yang berujung pada penambahan utang pemerintah,” tegasnya.
Orang nomor satu di Kukar menyebutkan, bahawasanya langkah penghematan menjadi keharusan, seperti mengurangi biaya operasional yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Kita harus memastikan pengurangan belanja tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, dirinya meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dan fokus pada program prioritas sesuai visi-misi kepala daerah, terutama pada pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi daerah.
“Seluruh perangkat daerah agar membangun pola kerja yang lebih kolaboratif, efektif, dan efisien dalam pemanfaatan aset dan anggaran. Fokus kita tetap pada capaian kinerja pemerintah,” katanya.
Ia juga menginstruksikan kepala OPD dan camat untuk segera menyusun prioritas pembangunan berbasis rencana rasionalisasi Perubahan APBD 2025. Evaluasi dan pengendalian kinerja diminta lebih detail dengan menyertakan tim yang kompeten.
“Setda, Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Bapenda, hingga BKPSDM harus bekerja lebih sinergi dan terintegrasi untuk menjaga akuntabilitas pemerintah daerah,” ujarnya.
Menutup arahannya, pihaknya meminta penerapan sistem penghargaan dan sanksi berbasis kinerja.
“Sekretariat Daerah segera mempersiapkan sistem reward dan punishment yang terintegrasi dengan pemberian TPP, sesuai capaian target pembangunan,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoKukar)
