Mahakama.co.id – Insiden longsor yang terjadi di area inlet terowongan Samarinda mendapat perhatian khusus dari DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda segera memberikan klarifikasi teknis terkait penyebab dan penanganan longsor tersebut.
Deni menilai, kejadian ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah kota, khususnya dalam hal perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang menyangkut keselamatan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya audit teknis terhadap seluruh proyek strategis agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. “Kami ingin ada penjelasan terbuka dari PUPR mengenai faktor penyebab longsor dan langkah-langkah yang akan diambil,” ujarnya.
Selain meminta klarifikasi, Deni juga menyoroti perlunya pengawasan lebih ketat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan. Menurutnya, pengawasan yang lemah dapat memicu terjadinya kegagalan konstruksi yang berisiko membahayakan warga sekitar.
DPRD Samarinda akan terus memantau perkembangan penanganan longsor ini dan mendorong PUPR untuk segera melakukan perbaikan serta memastikan keamanan lingkungan sekitar terowongan. Deni berharap, insiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar aspek teknis dan keselamatan selalu menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, dan proyek-proyek pemerintah berjalan sesuai standar teknis yang berlaku,” pungkasnya. (adv)
