Mahakama.co.id – Penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di beberapa wilayah Kota Samarinda mendapat perhatian khusus dari Komisi III DPRD Kota Samarinda. Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menegaskan perlunya penyusunan strategi penanganan banjir yang komprehensif dan terpadu agar masalah ini bisa teratasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya usai rapat dengar pendapat dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada Senin (7/7/2025). Dalam pertemuan itu, DPRD membahas realisasi anggaran tahun 2025 serta rencana kerja di tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan perbaikan drainase dan pembangunan kolam retensi.
Deni menjelaskan, “Ada enam bidang yang harus ditangani PUPR, dan banjir menjadi salah satu yang paling mendesak.” Ia pun menegaskan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan kerap parsial dan belum menyelesaikan akar masalah. “Kita tidak ingin pelaksanaan proyek hanya dilakukan satu tahap di satu titik, lalu pindah ke titik lain, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Harus ada desain besar yang mengarah pada penyelesaian total,” tegas Deni.
Komisi III DPRD juga berkomitmen meminta data teknis lengkap dari Dinas PUPR sebagai acuan ketika memberikan penjelasan kepada masyarakat maupun media terkait penyebab serta solusi dari masalah banjir yang terjadi.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, “Kami ingin ketika masyarakat menanyakan persoalan banjir di wilayah tertentu, kita bisa memberikan penjelasan berbasis data. Apa penyebabnya, apa bottleneck-nya, dan apa solusinya.” Selain itu, DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan alokasi anggaran melalui Badan Anggaran agar proyek strategis penanganan banjir dapat direalisasikan secara maksimal.
Deni mengharapkan sinergi yang kuat antara DPRD dan Dinas PUPR dapat terus terjaga demi mewujudkan Kota Samarinda yang lebih tangguh menghadapi bencana banjir di masa depan. (adv)
