Mahakama.co.id – Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial di tengah maraknya praktik doxing atau penyebaran data pribadi yang terjadi belakangan ini. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan demokrasi yang sehat dan dapat memicu keresahan di masyarakat.
Menurut Helmi, iklim demokrasi yang terbuka memang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam batas etika dan tanggung jawab sosial. “Saya kira ini bagian dari keterbukaan kita sekarang. Semua orang berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Tentu ada yang positif, tentu juga ada yang negatif. Tapi, itu semua harus tetap dalam koridor yang sehat,” ujar Helmi.
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kritik merupakan elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan harus bersifat konstruktif dan berdasar pada data, bukan sekadar asumsi atau bahkan hoaks yang bisa menyesatkan masyarakat. Helmi juga mengingatkan agar media sosial tidak dijadikan alat untuk menyerang pribadi atau memecah belah masyarakat.
Polarisasi akibat serangan personal di dunia maya dinilai berbahaya bagi keharmonisan sosial. Oleh karena itu, Helmi mendorong peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna media sosial mampu memilah informasi dengan bijak, serta tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak bertanggung jawab.
“Kita tidak bisa menutup ruang kritik. Tapi yang kita harapkan adalah, lihatlah realita yang ada sesuai dengan fakta. Jangan asal berbicara apalagi sampai menyebarkan berita hoaks,” pungkasnya. (adv)
