Mahakama.co.id – Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Samarinda kembali menjadi perhatian serius DPRD Kota Samarinda. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, menegaskan bahwa penanganan kasus-kasus ini tidak boleh hanya bersifat simbolis, tetapi harus diwujudkan dalam langkah nyata dan terukur.
Sri Puji Astuti mengungkapkan, masih banyak korban kekerasan yang belum mendapatkan perlindungan dan pendampingan maksimal. Ia menyoroti kurangnya fasilitas layanan terpadu, mulai dari konseling, bantuan hukum, hingga tempat perlindungan sementara bagi korban. “Jangan sampai upaya penanganan hanya sebatas seremoni tanpa ada dampak langsung bagi korban,” tegasnya.
Menurut Sri Puji, pemerintah kota harus memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepolisian, dan organisasi masyarakat sipil. Ia juga mendorong adanya peningkatan anggaran dan sumber daya manusia untuk mendukung program-program perlindungan perempuan dan anak.
Selain itu, Sri Puji meminta agar edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan diperluas hingga ke tingkat keluarga dan lingkungan sekolah. Ia menilai, upaya pencegahan harus dimulai dari akar masalah, yaitu perubahan pola pikir dan budaya yang masih permisif terhadap kekerasan.
DPRD Samarinda berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan dan program perlindungan perempuan dan anak di Samarinda. “Kami ingin setiap korban mendapat perlindungan dan keadilan, serta kasus kekerasan bisa ditekan semaksimal mungkin,” pungkas Sri Puji Astuti. (adv)
