Mahakama.co.id – DPRD Kota Samarinda menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama kuasa hukum korban dugaan kekerasan anak yang terjadi di sebuah yayasan sosial di Samarinda. Kuasa hukum korban, Antonius Pradanama, menyatakan kekecewaannya atas minimnya dukungan dan lambannya proses hukum, terutama karena hasil visum yang belum keluar hingga kini. “Kasus ini menyangkut anak di bawah umur yang semestinya menjadi prioritas untuk dilindungi,” tegas Antonius.
Kasus ini bermula ketika balita berusia empat tahun ditemukan dengan luka, lebam, dan benjolan di beberapa bagian kepala, yang diduga akibat kekerasan selama berada dalam asuhan yayasan. Proses hukum yang berjalan sejak Mei 2025 masih terhambat oleh belum keluarnya hasil visum dari RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda, yang menjadi kendala utama dalam penegakan hukum. Antonius menambahkan, “Prosedur visum yang belum rampung menjadi penghambat utama dalam proses hukum ini.”
Dalam RDP tersebut, pihak yayasan mengakui adanya kekeliruan dalam pengawasan anak, terutama karena keterbatasan jumlah pengasuh yang menyebabkan pengawasan tidak optimal. Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronie, menegaskan bahwa semua pihak harus terlibat aktif menyelesaikan kasus ini agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Pada kesimpulannya adalah, kejadian ini jangan sampai terulang kembali,” ujarnya.
DPRD Samarinda mendorong percepatan proses hukum dan koordinasi antar instansi terkait agar korban mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan pengelolaan yayasan sosial yang menaungi anak-anak agar kasus kekerasan dapat dicegah di masa depan.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan di Samarinda sekaligus meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya menjaga hak dan keselamatan anak demi masa depan yang lebih baik. (adv)
