Mahakama.co.id – Anggota DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang sempat prihatin dengan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim (Dikbud) dengan alasan minimnya penyediaan fasilitas pendidikan bagi SMAN/SMKN di kecamatan wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terisolir).
Veridiana berpendapat Dikbud mengabaikan penyediaan fasilitas sekolah, seperti furnitur dan perbaikan bangunan yang rusak, karena lokasi sekolah di pedalaman dan di perbatasan, dan ada juga persepsi ketidaksukaan terhadap kepala sekolah di wilayah 3T.
“Ada pejabat di Dinas Dikbud yang tak suka dengan kepala sekolah, maka sekolah tersebut tidak dikasih apa-apa bertahun-tahun, meubeler (meja-kursi) rusak tak diganti. Bangunan sekolah rusak tak dialokasikan anggaran untuk merehabnya,” kata Veridiana, Kamis (16/11/2023).
Kepala sekolah di perkotaan mendapat alokasi anggaran yang tidak terbatas setiap tahun anggaran untuk berbagai keperluan, antara lain pembelian furnitur, penambahan peralatan laboratorium, perbaikan gedung yang rusak, dan penambahan ruang kelas baru.
“Kita minta keadilan, SMAN/SMKN di daerah 3T dapat alokasi anggaran yang sama dengan sekolah di kota-kota. Itu lah yang kami suarakan di DPRD ini,” tegas Veridiana.
Veridiana mengundang Pj Gubernur Akmal Malik berkunjung ke Kutai Barat dan Mahulu untuk menilai belum memadainya alokasi anggaran daerah pedalaman dan perbatasan dari APBD Kaltim sehingga mengakibatkan kesenjangan pembangunan yang masih terjadi di Kaltim.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk SMAN/SMKN di perkotaan, sedangkan anggaran untuk sekolah di daerah pedalaman dan perbatasan terutama bersumber dari aspirasi anggota DPRD Kaltim sebanyak 48 proyek. (Hms/Adv)
