Mahakama.co.id – Dalam rapat dengan Komisi IV DPRD Kaltim, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin menjelaskan mekanisme penyaluran santunan pelayanan di RSUD AW Syahranie dan RSUD Kanujoso Djatiwibowo.
“Rapat itu membahas jasa pelayanan dari dua rumah sakit itu kepada tenaga kesehatan, dokter, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan pasien. Sebelumnya, ada aduan dari beberapa pihak yang merasa tidak mendapatkan jasa sesuai aturan,” ujar Jaya, Kamis (16/11/2023).
Komisi IV DPRD Kaltim yang dipimpin Akhmed Reza Fachlevi mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan dan dua direktur RSUD atas penjelasannya.
“Bersyukur, kompensasi untuk tenaga kesehatan sudah dibayarkan. Kepala dinkes menyampaikan sudah 100 persen. Jasa pelayanan baik itu di RSUD Kanujoso Djatiwibowo dan RSUD AWS itu juga sudah dibayarkan dan besarannya diatur melalui peraturan gubernur yang ada,” kata Reza.
Reza menelusuri layanan yang ditawarkan RSUD Kanujoso dan RSUD AWS, serta kebutuhan dokter.
“Kaltim masih banyak membutuhkan dokter, tapi kurang. Di rumah sakit tadi, contohnya di RSUD Kanujoso, masih kurang dokter untuk bedah jantung, kedokteran nuklir, dan dokter tunggal. Kemudian di RSUD AWS itu masih banyak butuh dokter spesialis,” katanya.
Pihaknya berharap pemerintah provinsi segera mengatasi kekurangan dokter di rumah sakit daerah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur.
“Kami minta pemerintah provinsi untuk segera mengambil langkah-langkah mengatasi kekurangan dokter itu, baik dengan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, maupun swasta,” tuturnya.
Pihaknya mendukung rencana pemerintah provinsi membangun rumah sakit baru di Samarinda Utara, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan Kaltim.
“Semoga tidak ada lagi masalah terkait jasa pelayanan di RSUD, dan pelayanan kepada pasien tetap berjalan dengan baik,” ujar Reza. (Hms/Adv)
