Mahakama.co.id – Sapto Setyo Pramono, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, menyoroti inisiatif Pemprov dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) untuk mencapai zero emisi karbon pada tahun 2050.
“Kita harus mendukung program pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan beralih ke EBT yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan,” kata Sapto, Jumat (10/11/2023).
Sapto menekankan potensi EBT di Kaltim, antara lain energi surya, angin, air, dan biogas, namun mengkritik pemprov yang tidak konsisten menghasilkan produk EBT yang bermanfaat bagi masyarakat.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi,” jelasnya.
“EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” lanjutnya.
Sapto mencontoh produksi biogas dari limbah kelapa sawit di Kaltim yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik rumah tangga dan industri serta mengurangi dampak lingkungan dari limbah kelapa sawit.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit” tegasnya.
Petani kelapa sawit dapat meningkatkan pendapatannya dengan menjual listrik dari biogas dibandingkan menjual tandan buah segar (TBS).
Sapto meminta pemprov membuat rencana aksi pengembangan EBT yang komprehensif dan mengupayakan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” pungkasnya. (Hms/Adv)
