MAHAKAMA.CO.ID. – Musyawarah Rencana pembangunan (musrenbang) yang dilakukan setiap tahun memuat banyak sekali aspirasi yang belum terakomodir. Paling utama adalah 3 kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, jalan dan listrik. Disamping itu ada juga aspirasi lainnya.
Kecamatan Pesisir rata-rata memunculkan usulan fasilitas komunikasi. Pasalnya masih ada kampung yang belum sepenuhnya bisa menikmati fasilitas komunikasi seperti jaringan GSM terlebih internet. Usulan itu ditampung bupati dan wakil bupati serta ketua DPRD Berau yang hadir dalam agenda tahunan tersebut.
Untuk diketahui, di Berau masih ada beberapa wilayah yang belum tersentuh fasilitas komunikasi yang memadai. Maka tidak heran jika usulan ini selalu muncul setiap tahun. Bahkan masih ada area blank spot di Berau. Padahal ada penduduk di kawasan tersebut.
Kekurangan ini memang masih ada baik di Kecamatan Hulu seperti Segah dan Kelay hingga wilayah pesisir yang jauh dari jangkauan vendor penyedia dengan berbagai pertimbangan, salah satunya jumlah penduduk.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mengungkapkan, bahwa DPRD juga ikut hadir dan mendengarkan usulan dan aspirasi masyarakat salah satunya terkait usulan jaringan telekomunikasi yang perlu dibangun di wilayah pesisir.
Meskipun saat ini sudah ada, namun tidak merata dan masih banyak area blank spot. Terutama yang berada di kampung-kampung jauh dari ibukota Kecamatan. “Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat di hulu dan juga informasinya di pesisir,” ungkapnya.
Ditengah keterbatasan anggaran, baik eksekutif dan legislatif dipastikan DPRD Berau selalu berupaya agar pembangunan bisa merata secara bertahap sesuai kemampuan APBD Kabupaten.
“Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi aspirasi masyarakat, dan memang semua masyarakat berhak untuk mendapatkannya, sehingga tidak ada kecemburuan sosial diantara warga masyarakat kabupaten Berau termasuk di daerah pesisir ini,” lanjutnya.
Hasil serapan informasi yang didapat, memang ada kendala yang dialami untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ini. Seperti kesulitan meyakinkan vendor (penyedia) untuk kembangkan jaringan telekomunikasi di Bumi Batiwakkal -Kabupaten Berau. Terutama daerah jauh.
Itu diterangkannya tidak lepas dari jumlah penduduk yang dapat dilayani di kawasan tersebut. Namun ditekankannya, saat ini pihaknya masih terus berupaya melakukan komunikasi dengan OPD untuk bisa bekerjasama dengan vendor mengingat di Berau memang diakuinya masih ada beberapa wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Apalagi diterangkannya, pembangunan jaringan komunikasi ini sebenarnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat. Walaupun hendak melakukan pengajuan pembangunan, pihaknya harus berkoordinasi lebih dulu dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). (adv)
