MAHAKAMA.CO.ID. – Selain meminta dukungan pihak swasta dalam penanganan masalah infrastruktur, Pemerintah kabupaten Berau juga berharap pada dukungan dari legislatif di provinsi sampai pusat. Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah sebelumnya menyebutkan perlu sinergi semua pihak yang mampu untuk mengatasi masalah ini. Di Kabupaten Berau ada banyak ruas jalan dan titik yang rusak. Sementara kewenangan tidak sepenuhnya ada pada pemerintah kabupaten. Sehingga memerlukan dukungan dari Provinsi dan pusat.
Karena tidak memiliki kewenangan untuk penanganan terhadap jalan Provinsi apalagi jalan nasional, sehingga pemerintah daerah hanya bisa berharap ada respon cepat dari Provinsi dan pusat.
Akan menjadi masalah jika berlarut-larut karena yang merasakan dampak jalan rusak seperti yang terlihat saat ini adalah masyarakat Berau. “Ya karena keterbatasan kita (pemerintah Kabupaten Berau-red) tentunya kita berharap ada respon cepat dari yang berwenang, dalam hal ini Pemprov dan pusat, kami juga berharap teman-teman legislatif disana bisa mendorong percepatan penanganan,” ungkap Politisi Golkar ini.
Sejauh ini DPRD Berau sudah mencoba melakukan pendekatan dan mengejar percepatan penanganan dengan menyampaikan aspirasi ini ke pusat serta koordinasi dengan provinsi. Tidak lain untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat Berau yang mendesak.
“Kami memang tidak bisa mengeksekusi kebijakan sendiri, karena bukan ranah kami, termasuk eksekutif Berau, sehingga kami meminta yang berwenang melihat ini sebagai salah satu persoalan yang perlu segera disikapi,” lanjutnya.
Menyoal adanya dampak investasi yang turut campur tangan memperpendek usia badan jalan, disebutkannya tidak bisa serta merta salahkan. Sedikit banyak keberadaan salah satu investasi di Berau merupakan sebuah kebutuhan pembangunan.
“Kita tidak bisa saling menuding salah siapa, yang perlu dan utama adalah bagaimana kita segera mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah seperti ini,sejalur dengan kami sebagai legislatif, salah satunya meminta rekan di provinsi bisa ikut mendorong percepatan itu,juga yang di DPR pusat,” tandasnya. (adv)
