Mahakama.co.id – Data akurat penerima bantuan sosial di Berau secara khusus dinilai masih lemah. Hal itu disampaikan anggota DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo. Menurutnya, sangat penting akurasi data untuk memastikan bantuan sosial yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan tepat guna. Bantuan itu, merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencegah kelompok rentan dan miskin tidak menerima bantuan yang menjadi hak mereka.
Pria yang akrab disapa Jarwo ini mengungkapkan, pihaknya pernah duduk bersama dengan Dinsos untuk membahas masalah akurasi data penerima bantuan. “Pertanyaan kami adalah, dengan adanya kondisi ini, yakinkah Dinsos Berau dengan data yang ada, apakah masuk kriteria miskin yang ditentukan 20 kriteria, yakinkan sudah memenuhi unsur itu semua, apakah dinsos melakukan survey atau sensus,” ujarnya.
Faktanya, Dinsos Berau tidak melakukan itu. Sebab untuk sensus, diperlukan biaya yang sangat besar. Tidak hanya itu, kewenangan sensus hanya ada pada Badan Pusat Statistik. “Masalahnya adalah, sensus di BPS itu berkala dengan waktu yang lama, sensus 10 tahunan,” sambungnya.
Dalam masa itu, tentu sudah banyak sekali perubahan data penerima. “Mungkin sudah ada yang jadi kaya raya, punya mobil, jadi anggota dewan dan sebagainya, demikian pula dengan kelompok yang sebelumnya dikategorikan sejahtera kemudian jatuh pada posisi dan masuk kriteria miskin dan perlu mendapatkan bantuan.
Sebab, akurasi data itu menjadi kunci utama keberhasilan program mensejahterakan masyarakat oleh pemerintah daerah. “Bagaimana mau bicara mensejahterakan rakyat kalau tidak punya data masyarakat mana yang mau disejahterakan, data yang ada tidak akurat,” jelasnya.
Apalagi, data Dinsos juga menjadi dasar kepentingan lain seperti misalnya BPJS miskin untuk verifikasi data apakah yang bersangkutan masuk kriteria miskin atau tidak. Dinsos Samarinda, dijelaskan, setiap bulan dilakukan pertemuan semacam Focus Group Discusion (FGD) bersama kecamatan untuk penyaringan data.
“Ini satu-satunya cara termurah, meskipun tidak sempurna 100 persen minimal mendakti dan terus update, nah kami ingin di Berau juga begitu,” ujar Sujarwo. Sebab ia mengkhawartirkan, jika tidak ada sistem kuat yang mengawal program ini maka, Bansos akan menjadi subjektif menurut pandangan masing-masing pemangku kebijakan atau yang berkaitan dengannya.
Seperti dicontohkan, banyak kejadian di Berau berdasarkan laporan adanya warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan, namun warga yang terlihat sejahtera atau lebih mapan dari warga miskin itu justru rutin menerima bantuan.
“Hanya karena disukai oleh kepala kampung misalnya, atau ketua RT, jadi yang tidak disukai atau berbeda pandangan atau bukan golongan pemilihnya tidak dimasukan data penerima walaupun jelas-jelas miskin, jadinya like and dislike,”bebernya.
Oleh akrena itu, Politisi Nasdem ini meminta Dinsos memanfaatkan celah dan opsi lain untuk update data agar akurat. Sehingga bantuan dari pemerintah baik Pusat,Provinsi dan Kabupaten bisa tepat sasaran. (adv)
