MAHAKAMA.CO.ID – Dinamika pembangunan di Kabupaten Berau masih saja sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya hasil pembangunan yang tampak nyata terlihat ternyata belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berau keseluruhan. Tingginya aspirasi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengindikasikan tingkat pembangunan masih jauh dari kata cukup.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Sya’diah menyebutkan hasil-hasil reses 30 anggota DPRD masih dijejali oleh aspirasi kebutuhan dasar infrastruktur jalan, air bersih dan listrik. Masih sama seperti 5 tahun sebelumnya.
“Masih seputar infrastruktur, khususnya di kecamatan-kecamatan jauh, tidak hanya kecamatan untuk dalam kota juga masih ada,” ungkap Sari, sapaan akrab wanita ini. Capaian Pemkab Berau selama ini tetap dinilai sudah sangat baik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Hanya diakuinya, keterbatasan anggaran menjadikan semua aspirasi tersebut tidak dapat dipenuhi cepat. Tahapan pembangunan itulah setiap tahun diprogramkan melalui pembahasan anggaran disesuaikan dengan kemampuan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten.
“Hasil-hasil reses kawan-kawan ini kemudian dibahas internal untuk kemudian nanti akan disampaikan kepada pihak eksekutif, lanjutnya. Dominasi aspirasi 3 kebutuhan dasar masyarakat itu, dijelaskannya, didasari bermacam latar belakang dengan satu muara yakni kemudahan akses untuk menopang kebutuhan hidup.
Mulai dari jalan usaha tani, jalan poros kampung, ketersediaan sarana air bersih yang untuk beberapa daerah masih mengandalkan air sungai yang tidak setiap saat layak konsumsi. Bahkan, tidak sedikit masyarakat yang kadang harus mengandalkan air hujan untuk keperluan sehari-hari.
Dari semua masukan yang ditampung 30 anggota DPRD ini, dijelaskan akan dibahas untuk disampaikan. Ditambahkan, tingginya aspirasi masyarakat ini bukan murni disebabkan tidak adanya pembangunan yang menjangkau kampung-kampung tersebut, melainkan juga dipicu pertumbuhan penduduk serta meluasnya hunian masyarakat kampung yang terus berkembang. “Disamping itu ya karena keterbatasan anggaran makanya dibahas mana yang skala prioritas, dan setiap daerah pasti sama mengalami masalah seperti ini,” tandasnya.(adv)
