Mahakama.co.id – Penerapan perundang-undangan dan peraturan di daerah harus tunjukan langsung oleh para pengambil kebijakan. Disiplin pada aturan menurut ketua DPRD merupakan sebuah keniscayaan. Terutama pada aspek tertib administrasi perizinan semua aspek pembangunan. Hal itu ditegaskan Politisi Nasdem ini mengacu pada pengalaman kasus-kasus perijinan yang kerap menabrak aturan.
“Kita harus menjadi contoh, jangan menjadi kebiasaan menabrak aturan, pada praktiknya masih sering terjadi,”ungkapnya. Ia berpendapat, Eksekutif dan Legislatif serta pemangku kebijakan lain bisa menilai secara positif terhadap aspirasi masyarakat yang terdampak atau berpotensi terdampak oleh aktivitas perusahaan atau operasional perusahaan.
Oleh karena itu, harus memberikan contoh seperti tertib administrasi, birokrasi dan tertib disemua aspek. Salah satunya analisis masalah dampak lingkungan atau Amdal menjadi satu dasar pemberian izin operasi. Baik pemerintahan,perusahaan swasta ataupun usaha perorangan. Apalagi perusahaan yang bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat. Apabila ada masyarakat yang melakukan aksi penolakan, menurutnya itu sebagai bentuk perhatian masyarakat terhadap pemerintah.
Secara pribadi Madri Pani mengaku sangat mengapresiasi terhadap aksi masyarakat yang seperti itu.” Harusnya eksekutif dan legislatif pemangku kebijakan menaruh hormat bahwa masyarakat mengingatkan, supaya bisa bekerja menjadi contoh bahwa jika mau melakukan sesuatu harus sesuai mekanisme perijinan,”jelasnya.
Sebab seharusnya, sebelum berdiri atau mulai membangun, setiap perusahaan wajib menyelesaikan administrasi perijinan secara lengkap. Hal itu juga harus menjadi objek pengawasan OPD terkait. Sebab jika sampai terjadi maka menjadi preseden buruk terhadap kinerja pemerintah daerah khususnya OPD terkait lemahnya pengawasan.
Selain itu kasus serupa bisa menjadi contoh dan suatu kebiasaan yang membuat perusahaan atau calon investor lain ikut tidak tertib lantaran melihat ada kelonggaran. Dalam beberapa kesempatan Ketua DPRD menyebut bahwa investor juga sangat dibutuhkan dalam pembangunan atau pengembangan daerah akan tetapi jangan sampai menabrak aturan. Jika ada penolakan masyarakat, menurutnya tentu ada dasarnya.
Sebab ia menilai tidak mungkin masyarakat akan berteriak dan menolak jika dinilai tidak merugikan, atau menguntungkan. Terlebih jika sesuai dengan mekanisme. Artinya menurut Madri Pani, saat masyarakat menolak pasti ada sesuatu yang tidak benar. Hal itu agar menjadi perhatian tidak hanya pada perizinan perusahaan tetapi semua usaha lainnya untuk taat administrasi.
Harusnya hal semacam ini menjadi perhatian dan bahan evaluasi. “Tidak mungkin masyarakat teriak jika melalui mekanisme yang ada,” sebutnya. (adv)
