By admin
28.10.23

Ketua Dewan Sebut Kuncinya Komitmen Semua Pihak Terkait

Ketua DPRD Berau, Madri pani menegaskan, bahwa menyelesaikan masalah BBM di Berau harus melibatkan langsung pihak Pertamina,Jober dan pihak lainnya,pemerintah daerah dan aparat kepolisian dan berkomitmen. Termasuk memastikan kuota riil BBM di Berau.
BANNER DPRD BERAU
Ketua DPRD Berau, Madri pani menegaskan, bahwa menyelesaikan masalah BBM di Berau harus melibatkan langsung pihak Pertamina,Jober dan pihak lainnya,pemerintah daerah dan aparat kepolisian dan berkomitmen. Termasuk memastikan kuota riil BBM di Berau.

Mahakama.co.id – Berau sampai saat ini masih ada masalah klasik soal BBM. Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan, masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah. Apalagi jika tidak melibatkan langsung pihak-pihak yang berkompeten dalam pendistribusian BBM.

Ungkapan itu disampaikan Madri Pani, sehubungan dengan persoalan BBM yang masih ada. Menurut Politisi Nasdem ini, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi intens dengan pihak pemberi kuota BBM untuk Berau. “Karena seharusnya pemerintah mengadakan pertemuan, rapat, hearing atau koordinasi dengan Pertamina itu sendiri. Berapa sih kuota Berau untuk industri, berapa untuk subsidi, datanya ada di jober,” jelasnya.

Madri Pani mengungkapkan, saat dirinya melakukan Sidak beberapa waktu lalu, menemukan adanya kesenjangan perbedaan kuota antara Berau dengan Bulungan, jika dilihat dari berbagai aspek.

Tidak semua daerah bisa disamakan dengan daerah lain dari tata letak dan geografis wilayah. Misalnya Berau sebagai daerah paling utara di Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Menjadi daerah persinggahan dan perlintasan kendaraan antar provinsi. Jumlah kendaraan dan jumlah konsumsi BBM bagi kendaraan lintas provinsi dan lintas Kabupaten itu tentunya sangat besar.

belum diakumulasikan dengan jumlah kebutuhan daerah sendiri. “Makanya pada saat saya sidak lapangan pada saat itu terjadi kesenjangan ya katakanlah antara perbedaan kuota Berau dengan Bulungan. Kita melihat dari perencanaan realisasi BBM saja sudah kelihatan (kesenjangannya),” sambung Madri.

Dari situ, dimintanya agar dievaluasi. Sebab tanpa evaluasi dari Pemkab maka akan sulit untuk menemukan akar persoalan, pembahasan solusi, opsi-opsi yang perlu ditempuh. Termasuk jika tidak melibatkan langsung pihak Jober dan juga Pertamina secara langsung.

“Bisa saja dengan mengundang SR atau GM nya, apakah rapat di Balikpapan, sampaikan apa adanya sesuai dengan kondisi riil Berau saat ini, berdasarkan keluhan masyarakat. Termasuk ketegasan pemerintah daerah, juga aparat jika memang menemukan adanya pelanggaran dalam distribusi BBM di Berau. (adv)

Trending