Mahakama.co.id – Seperti halnya daerah lain yang sudah menyepakati dan menetapkan batas kampung, wilayah kampung yang belum memiliki penyelesaian tapal batas berharap bisa damai mengelola lahannya seperti kampung lain. Persoalan ini sudah ada sejak belasan tahun lalu hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Ketua DPRD Berau, Madri Pani sekali lagi meminta dengan sangat OPD terkait bisa segera realisasikan penuntasan masalah klasik ini.
Ada banyak laporan dan keluhan warga dan pemerintahan kampung mengenai tapal batas ini. Ada kekhawatiran pergeseran wilayah masyarakat akibat belum tuntasnya penetapan tapal batas kampung. Warga dan pemerintahan kampung meminta ada pekerjaan yang dilakukan dengan hasil nyata, jadi ada progresnya, sampai dimana progresnya, nah itu sampaikan, jangan cuma bilang sedang proses saja,” ungkapnya..
Tetapi menurutnya OPD terkait tidak punya target, kapan selesainya. Sebab jika hanya bahasa sedang proses dari tahun ke tahun memang sedang proses, namun belum ada kejelasan pasti kapan akan tuntas. Sebagai wakil rakyat, Madri Pani memastikan bersama anggota DPRD lainnya dengan tegas menekan OPD agar gerak cepat menyelesaikan. ” Jangan digantunglah, kalau memang belum ada dana ya kita anggarkan bersama,” sambungnya.
Jika memang ada pengajuan anggaran legislatif siap memperjuangkan dan menyetujui ajuan permohonan anggaran tersebut. Sebab menurutnya penyelesaian tapal batas itu dinilai cukup urgen untuk segera diselesaikan. Ada banyak kepentingan masyarakat dan administrasi pemerintahan kampung. “Kalau masalah anggaran kita siap, jadi tidak ada lagi alasan tidak tuntas karena anggaran, jadi jangan tahun ini ada masalah, tahun depan ada lagi soal tapal batas,”lanjutnya.
Sebab tapal batas jadi penentu kebijakan dan kelancaran program kampungnya masalah. Termasuk kepentingan antar warga dengan warga kampung berbatasan. Tidak tuntasnya penyelesaian tapal batas bisa menimbulkan riak dan konflik antar warga perbatasan. Terlebih jika ada potensi besar pada lahan perbatasan.
Hal Senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah. Pemkab harus lebih fokus untuk menangani terkait tapal batas ini, agar kondusifitas warga atau antar pemerintah kampung tidak terjadi perselisihan akibat persoalan tapal batas.
Persoalan tersebut tidak boleh sampai berlarut-larut. Tak hanya itu, ia juga menyebut hal itu sebagai PR bersama.“Jangan sampai nanti ada pergesekan antara masyarakat terkait tapal batas kampung ini. Karena yang dinamakan PR harus diselesaikan,” imbuhnya.
Dirinya berharap kepada Bupati melalui seluruh OPD teknis dan terkait dalam hal ini kampung dan kecamatan untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut.
“Jangan sampai penyampaian penyelesaian tapal batas kampung yang dijanjikan akan diselesaikan tahun ini hanya bersifat seremonial saja, tidak ada tindak lanjutnya. Pemkab harus fokus menyelesaikan permasalahan tapal batas ini agar tidak ada lagi keluhan pemerintah kampung maupun masyarakat terkait tapal batas kampung,” tandasnya. (adv)
