MAHAKAMA.CO.ID. – Melihat beberapa tahun ini kondisi sektor peternakan di Berau memerlukan perhatian khusus. Terlebih denganupaya pemerintah darah menjadikan Berau sebagai kabupaten swasembada daging.
Anggota Komisi II DPRD Berau M Yusuf menyebutkan, bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor peternakan jangan sampai kurang.
Ditengah janji meningkatkan sektor ini, maka perlu ada realisasi nyata di lapangan. Tidak hanya sekedar memberikan bantuan melalui programnya tetapi evaluasi dan memastikan program yang dilaksanakan memberikan hasil positif.
Apalagi Berau memiliki Perda Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif. Dengan terbitnya perda ini, diharapkan kedepannya tidak ada lagi sapi atau kerbau produktif yang dipotong. Hal ini untuk menjamin populasi sapi dan kerbau di daerah ini. Dikatakan Yusuf, pemerintah daerah sejauh ini telah memprogramkan pengadaan sapi yang digulirkan ke masyarakat atau kelompok peternak.
Penyebaran sapi itu dilakukan hampir di semua kecamatan dalam bentuk bantuan hibah ke kelompok-kelompok ternak. Hal ini kata dia sebagai upaya menyukseskan program pemenuhan kebutuhan daging dan meningkatkan ekonomi masyarakat peternak di Kabupaten Berau. Karena itu, Samad menegaskan, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi pemotongan sapi dan kerbau betina produktif.
“Apalagi jika sapi bersumber dari pemerintah. Jadi harus mendapatkan pengawasan. Karena pemerintah bukan sekedar memberikan bantuan sapi, tetapi sampai pada reproduksinya serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal,” terangnya lagi.
Dalam upaya meningkatkan populasi sapi dan kerbau betina serta pemenuhan kebutuhan daging di Berau, dirinya mendorong pemerintah untuk membentuk kawasan peternakan. Kawasan ini untuk pembibitan dan budidaya yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan pembiayaan bersumber dari APBD. Sehingga ke depan untuk memenuhi kebutuhan daging di daerah ini tidak lagi bergantung dari luar.
Bupati Berau, Sri Juniarsih mengakui bahwa sektor peternakan memang perlu dikelola jika perlu oleh pemerintah daerah langsung. “Program di peternakan juga sudah kita lakukan, tetapi memang betul perlu dievaluasi program-program yang sudah dilaksanakan,” ujarnya. (adv)
