MAHAKAMA.CO.ID – Memiliki peran penting dalam pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, berharap eksekutif memberi peluang dan celah seluas-luasnya melalui koordinasi dengan pihak legislatif. Hal itu disampaikan ketua DPRD Berau, Madri Pani. Menurutnya, fungsi pengawasan itu tidak akan berjalan maksimal tanpa ada koordinasi antara keduanya.
Pengawasan dimaksud, bukan berupa tinjauan dan kunjungan lapangan seperti umumnya Inspeksi Mendadak (Sidak) yang biasa dilakukan. Akan tetapi banyak bentuk dan media pengawasan yang bisa dilakukan wakil rakyat terhadap semua pengelolaan keuangan daerah.
Mulai dari proses hingga pelaksanaan fisik dilapangan. “Nah termasuk perencanaannya, akan tetapi perencanaan yang telah dibuat oleh masing-masing pengguna anggaran itu juga perlu diawasi, apakah sudah sesuai atau belum, disini kita juga punya peran pengawasan,” ungkap Politisi Nasdem ini.
Sebab menurutnya, sudah pasti semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan pasti memiliki bagan perencanaan. Ia menilai, semua perencanaan tersebut juga perlu untuk dipresentasikan seluruh hasil perencanaan di hadapan DPRD Berau sebelum dikerjakan. “Apapun programnya, terutama mengenai fisik, harus dipresentasikan di DPRD,” ujarnya lagi.
Presentasi perencanaan ini sangat penting agar DPRD bisa mengetahui, apakah program yang direncanakan OPD betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, dengan presentasi, DPRD bisa memberikan masukan-masukan terkait perencanaan yang ada. Hal ini juga salah satu bentuk pengawasan DPRD terhadap program pemerintah yang dijalankan.
Terutama bagi OPD yang mempunyai anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan umum, dinas Pendidikan, Kesehatan. Dirinya meminta agar tidak ada pemikiran negatif bahwa DPRD mencari-cari celah kesalahan OPD dalam setiap kegiatan fisik.
“Sebab ini menyangkut peran dan fungsi kami, misalkan ada yang kurang bisa juga kami berikan masukan, ada yang tidak sesuai bisa dijelaskan duduk perkaranya artinya saling mengisi lah, bukan mencari-cari kesalahan,” lanjutnya.
Sejauh ini menurutnya ada kendala yang dihadapi oleh anggota dewan untuk mengawasi satu bidang kegiatan dilapangan. Termasuk kegiatan fisik yang pada hakikatnya riil terlihat di lapangan. Contohnya tidak bisa melakukan pengawasan dan evaluasi lantaran perencanaannya juga tidak diketahui. “Tiba-tiba sudah dikerjakan baru kita tahu. Sementara kita di DPRD perlu tau juga program apa saja yang direncanakan OPD,” terangnya.
Bentuk-bentuk kerja sama melalui koordinasi seperti itulah yang bisa menjadikan pola pembangunan disusun saat ini berjalan maksimal. Sebab, DPRD Tidak hanya sebagai pemegang kebijakan persetujuan, akan tetapi tidak mungkin juga melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua kegiatan pembangunan.
“Makanya perlu koordinasi, seperti proses dari awal perencanaan, pekerjaan sampai pengawasan lapangan bersama, kana lebih transparan, kami juga saat ada pertanyaan dari warga masyarakat yang kita tahu sekarang cukup kritis nanti kami bisa menjawab,”tandasnya.(adv)
