Mahakama.co.id – Wacana pembuatan grand design untuk setiap proyek dan kegiatan dari program pemerintah terus mencuat seiring terus ditemukannya kegiatan fisik yang dinilai tidak terprogram dengan baik. Hal itu kembali disampaikan Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, M Ichsan Rafi. Menurutnya, hal itu penting untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dari satu pembangunan.
Membuat kerangka dasar program pembangunan merupakan upaya terprogram yang saat ini dinilai perlu.Diera pembangunan dan transparansi publik, tidak hanya perencanaan baik yang diperlukan. ” Tapi menyeluruh, apa saja yang sudah dikerjakan perlu kita hitung keberhasilannya, contoh kecil saja, kepala kita ini, selama ada sudah habiskan berapa biaya, untuk biaya potong rambut, creambath,perawatan dan lain-lain, demikian pula dengan proyek fisik,” ungkapnya.
Sehingga, memudahkan semua pihak termasuk instansi yang bertanggung jawab melakukan evaluasi,renovasi perbaikan atau pembenahan. Pentingnya grand design ini, dijelaskan memudahkan perhitungan dari awal hingga kondisi terkini dari satu program pemerintah. Tidak hanya fisik termasuk program-program lainnya.
” Saya sampaikan ini bukan sebagai bentuk kritik buta, tapi kita bersama mencari bagaimana solusi yang tepat dan cepat, sebab selama ini kami menemukan masih ada kekurangan disini, perencanaan yang kurang matang berdampak pada lambatnya proses pembangunan, seperti fisik biasanya yang paling sering,” lanjutnya.
Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dinilai sangat perlu, sebab, sebagai parameter keberhasilan secara global. ” Sekarang acuan dasar kita berhasil apa? Ini perlu diperjelas lagi, mudah-mudahan kedepan temuan-temuan kekurangan yang nampak ini nihil,” ujar Iccang, sapaan akrab legislator Gerindra ini.
Kemudahan yang didapat, dimana seluruh instansi yang berkepentingan dalam satu bidang kegiatan bisa dengan mudah memantau dan mengevaluasi. Penyusunan dasar-dasar kerangka dasar ini juga melibatkan banyak pihak yang berkompeten. Jika sudah tersedia grand design itu, menurut Iccang, tinggal bagaimana pihak yang paling berwenang atau bertanggung jawab menjalankan fungsi instansinya dengan mengikuti kerangka dasar tersebut.
Selain itu, dirinya juga berharap ada peningkatan koordinasi lintas instansi yang sejauh ini dinilai masih kurang. Masih banyak contoh-contoh kegiatan fisik yang tidak didukung dengan komunikasi yang baik.(adv)
