Mahakama.co.id – Menindaklanjuti aturan aparatur pemerintah terlibat politik praktis, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengingatkan seluruh aparatur pemerintah di Berau. Hal itu juga berlaku bagi kepala kampung serta aparatur dibawanya. Madri menegaskan,perlu selalu ada monitoring,peringatan, sosialisasi serta pengawasan bersama.
Sebagai pelayan masyarakat, digaji dan difasilitasi negara,seluruh ASN hanya boleh melaksanakan tugas mensukseskan program pemerintah termasuk Pileg dan Pilkada. Tetapi tidak boleh terlibat langsung dan praktis dalam mendukung atau memenangkan salah satu pasangan.
Terlepas dari peringatan itu, untuk pelaksanaan Pemilu mendatang,ia tetap meminta masyarakat untuk berpartisipasi melakukan pengawasan.
“Jadi diminta jangan ada ASN yang terlibat politik praktis, ASN harus menjadi contoh yang baik kepada masyarakat,hindari terjadinya konflik kepentingan yang bisa menimbulkan konflik ditengah masyarakat. Karena ASN ini merupakan penggerak utama birokrasi,” tegasnya.
Apalagi jelang Pemilu, suhu politik biasanya menghangat seperti pada umumnya di lingkungan tim sukses dan pendukung. Cerdas tidak mudah terprovokasi, santun dalam menyampaikan pendapat atau menyampaikan sosialisasi pasangan yang dijagokan. “Tidak provokatif,atau hal-hal yang menyinggung pihak lain yang berpotensi konflik,” jelasnya.
Melihat jumlah ASN, merupakan sebuah potensi dukungan yang besar. Otomatis juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan dalam perolehan suara atau dijadikan alat untuk mempromosikan calon tertentu.
“Silahkan memilih dengan bijak dan sesuai pilihan masing-masing. Namun yang jelas jangan sampai kita sampai terlibat di dalam politik praktis,jaga netralitas sebagai abdi negara,”tegasnya.
Terakhir, ia meminta kepada masyarakat untuk mendukung dan sukseskan pesta demokrasi ini, dengan memberikan hak pilihnya. hal ini juga bagian dari upaya untuk menekan tingginya angka Golput setiap Pemilu. Ditegaskan pula jangan sampai ada fasilitas pemerintah apalagi anggaran pemerintah yang digunakan untuk mendukung kampanye, promosi ataupun aktivitas politik lainnya. (adv)
