MAHAKAMA.CO.ID – Masih banyak kawasan berpenghuni yang masuk Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) di wilayah hulu Berau. Anggota DPRD Berau yang maju dari Dapil kampung di hulu, Elita Herlina terus menyuarakan kendala-kendala yang dialami konstituennya.
Infrastruktur dasar masyarakat Kecamatan jauh sampai saat ini masih belum bisa dikatakan baik. Masih banyak masyarakat perkampungan yang tertinggal untuk ketersediaan 3 kebutuhan dasar. Salah satunya jalan. Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mengakui, ada beberapa kendala yang tidak bisa dihindari sehingga pembangunan kawasan terpencil atau jauh itu melambat.
Seperti keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala pemenuhan infrastruktur ini. Menurut Politisi Golkar ini, usulan setiap tahun anggaran selalu diwarnai permintaan pembangunan,perbaikan dan peningkatan jalan. Hal ini menunjukan aspirasi yang bermula dari belum terpenuhinya infrastruktur jalan.
“Tapi bisa juga ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang mulai menyebar, pertumbuhan penduduk disuatu wilayah juga selaras dengan aspirasi kebutuhan akses jalan,apalagi bicara soal anggaran kita selalu terbatas”jelas Elita.
Sehingga, setiap tahun selalu muncul pemukiman-pemukiman baru yang membutuhkan akses jalan yang lebih banyak. Tidak hanya di wilayah perkampungan, dalam ibukota Kabupaten saja, menurut Elita selalu muncul permintaan ini.
Mulai dari pembuatan jalan baru, gang, perbaikan dan peningkatan. Selebihnya aspirasi pemenuhan infrastruktur dasar lainnya juga terus bermunculan setiap tahun. Dari sini, lanjut Elita, pemerintah menerapkan kebijakan kualifikasi skala prioritas. Melihat tingkat kebutuhan yang ada di lapangan, dipilih pemenuhan yang masuk kategori skala prioritas. Banyak faktor lain yang yang menyebabkan lambatnya pembangunan infrastruktur jalan di daerah jauh, selain faktor keterbatasan anggaran.
Banyak kawasan perkampungan yang masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Untuk membebaskan lahan pembuatan jalan, seperti di kecamatan Segah, menurut Elita membutuhkan birokrasi yang panjang.
Selain itu, juga dibutuhkan waktu lama. “Sementara kebutuhan jalan ini adalah kebutuhan mendesak, masyarakat, tapi itu tadi, kita punya keterbatasan, apalagi banyak yang masuk KBK,ini lebih rumit lagi,” lanjut mantan Ketua DPRD Berau ini.
Seperti dicontohkan, upaya pembangunan jalan di Kecamatan Segah yang kerap terbentur dengan status KBK, memperlambat upaya pemerintah memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini pula yang diharapkan dapat dipahami masyarakat.(adv)
