MAHAKAMA.CO.ID – Tidak semua masyarakat pesisir seperti nelayan yang memahami zona-zona konservasi. Contoh masih banyak nelayan yang tidak mengenal masalah wilayah konservasi. Terutama soal batas wilayah perairan yang boleh dan tidak untuk dieksploitasi.
Banyak nelayan yang beranggapan laut ada ikannya di wilayah mana saja boleh ditangkap. Regulasi yang diturunkan pemerintah terkadang juga tidak sampai pada sosialisasi maksimal sehingga nelayan tidak tahu regulasi tersebut. Merupakan contoh dari kebijakan pemerintah yang belum sampai pada pemikiran masyarakat luas diharapkan OPD atau instansi lainnya yang berwenang untuk melakukan sosialisasi aktif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat hingga aparatur kampung.
Seperti disampaikan Anggota DPRD Berau, dari Dapil pesisir, Sa’ga. Menurutnya tidak semua masyarakat pesisir memiliki kemampuan untuk menafsirkan kebijakan pemerintah dengan menetapkan zona-zona konservasi. “Masih banyak loh masyarakat nelayan yang ga ngerti apa itu konservasi, pemahaman masyarakat kalau dilarang disini itu katanya ada yang punya, terus Tanya siapa yang punya mereka ada yang ngerti konservasi apa manfaatnya,” ujar Saga.
OPD dimintanya untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir. Pada intinya, sosialisasi tidak hanya sekedar memberikan pemahaman wilayah mana saja yang masuk zona konservasi tapi diminta berikan pemahaman yang benar tujuan dan manfaat konservasi.Politisi PPP ini menjelaskan jika sosialisasi sudah dilakukan terkait penetapan kawasan-kawasan laut yang masuk zona konservasi melalui program Pencadangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai taman pesisir Kepulauan Derawan meliputi luasan 285,266 hektare dengan pembagian tiga zona pada 2013 lalu dengan benar, maka tidak akan timbul persoalan seperti protes.
“Sosialiasi ya harus dilakukan maksimal, silahkan secara bertahap, sebab keterbatasan waktu dan luasnya wilayah Kecamatan,” tutupnya. (adv)
