Mahakama.co.id – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat ini sedang menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung hingga 28 Februari 2025. Program ini merupakan kebijakan baru di Indonesia yang mewajibkan kepala daerah untuk mengikuti retret sebagai bagian dari pembinaan kepemimpinan.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyambut positif inisiatif tersebut. Menurutnya, retret dapat mempererat hubungan antar kepala daerah, sehingga komunikasi dan koordinasi di antara mereka menjadi lebih baik.
“Retret ini kan tujuannya membangun kebersamaan seluruh kepala daerah, jadi mereka bisa saling mengenal,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (26/2/2025).
Lebih lanjut, Helmi menilai bahwa retret bukan sekadar ajang pertemuan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Menurutnya, penyelarasan kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program di daerah.
Selain membangun sinergi, retret juga menjadi kesempatan untuk membahas mekanisme alokasi anggaran yang lebih baik. Helmi menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut, kepala daerah mendapat pemahaman lebih dalam terkait pembagian alokasi bantuan daerah dari pemerintah pusat.
“Ada pembahasan mengenai menyatukan antara program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian nanti termasuk pembagian alokasi bantuan daerah,” terangnya.
Ia meyakini bahwa setelah mengikuti retret, kepala daerah akan memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dengan begitu, perencanaan dan pelaksanaan anggaran di tingkat daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
Helmi juga menegaskan bahwa program ini memberikan manfaat besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan pemahaman yang lebih jelas, diharapkan kepala daerah dapat menyusun kebijakan anggaran yang lebih terarah dan tepat sasaran.
“Kita lebih terarah dalam membahas anggarannya. Lebih terarah nanti polanya bagaimana membelanjakan APBD dan APBN dari pusat,” tutupnya.(adv)
