Mahakama.co.id – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang tengah dibahas tidak perlu menunggu sempurna untuk mulai dijalankan. Ia menilai yang terpenting adalah implementasi awal setelah regulasi tersebut disahkan.
“Kalau sudah disahkan, harapan pertama kita ya dijalankan,” ujarnya, Rabu (26/11/2925).
Rohim menjelaskan bahwa proses penyusunan perda terkait penataan dan pengembangan ekonomi kreatif kini sudah berada pada tahap akhir di Badan Pembentukan Perda (Bapemperda).
“Sebenarnya kan sudah masuk di Bapemperda itu, sudah masuk ke tahap-tahap akhir,” katanya.
Menurutnya, pihaknya hanya perlu merampungkan bagian-bagian yang masih membutuhkan sinkronisasi.
Ia menyebut, finalisasi dilakukan melalui sinkronisasi substansi antar-pasal hingga sinkronisasi vertikal dengan regulasi yang lebih tinggi.
“Kita tinggal finalisasi kira-kira mana yang masih perlu sinkronisasi, nanti setelah itu sinkronisasi secara vertikal terkait dengan hukum,” jelasnya.
Jika seluruh tahapan rampung, perda siap diajukan untuk disahkan.
Rohim menekankan bahwa perda tersebut telah disusun untuk mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha agar dapat berkembang.
“Di perda itu sudah mencoba mengakomodir seluruh kebutuhan pelaku usaha untuk bisa berkembang,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyusunan perda telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan biaya, sehingga tidak boleh hanya menjadi dokumen yang tidak dipakai.
Ia tidak ingin perda yang telah disahkan hanya menjadi tambahan inventaris hukum yang tersimpan di lemari pemerintahan.
“Maka kita pastikan bahwa jangan sampai perda ini cuma menjadi tambahan inventaris hukum perda di ruang-ruang kaca yang ada di pemerintah daerah,” ucapnya.
Rohim menutup dengan menegaskan pentingnya implementasi meski masih ada ruang penyempurnaan.
“Kita ingin perda-perda yang sudah kita tetapkan dilaksanakan. Meskipun memang jangan menunggu sempurna untuk memulai. Kita mulai saja, insya Allah nanti kita sampai pada titik sempurna,” tegasnya.(ADV)
