MAHAKAMA.CO.ID. – Persoalan banjir di kabupaten Berau, khususnya dalam ibukota Kabupaten Tanjung Redeb memang belum separah beberapa kota lain saat musim hujan. Namun hal ini sudah perlu menjadi perhatian mengingat sudah banyak dampak yang berimbas langsung kepada masyarakat terutama yang rumahnya terkena banjir. Perlu ada penanganan secepatnya dengan melanjutkan proyek pembenahan drainase dalam kota dengan maksimal.
Berkurangnya daerah resapan air akibat pertumbuhan penduduk dan bertambahnya pemukiman menjadi ancaman serius bagi masyarakat Tanjung Redeb terhadap banjir. Penataan pemukiman dan pembenahan drainase tidak hanya di jalur utama namun hingga sekunder dan tersiernya harus segera dibenahi.Untuk diketahui, jalur-jalur utama dengan drainase yang sudah dibenahi memang tidak lagi tergenang banjir. Tetapi masih banyak titik-titik banjir lainnya terutama di kawasan padat pemukiman dengan saluran pembuangan yang tidak sepadan.
Menanggapi permasalahan banjir yang melanda di beberapa titik di dan kecamatan sekitar, Anggota komisi III DPRD Berau M Ichsan Rapi memberikan dorongan kepada Pemkab Berau untuk bisa menaruh perhatian besar kepada masalah ini.Beberapa faktor dianggap menjadi pemicu banjir diantaranya adalah Kurang berfungsinya parit secara maksimal membuat air tergenang sehingga terjadi banjir. ” beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, bahwa memang ternyata saluran air kurang berfungsi secara maksimal, Untuk itu perlu agar ditata dengan lebih baik lagi,” ujarnya.
Akan tetapi semua upaya tersebut juga harus dibarengi dengan intensitas sosialisasi memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk hidup bersih. Keterkaitan banjir dan pola hidup bersih tidak membuang sampah sembarangan sangat erat.Mengingat salah satu faktor banjir adalah tidak maksimalnya bahkan ada yang tidak berfungsinya sama sekali drainase disebabkan penumpukan sampah. “Akan percuma, kita bisa lihat di banyak tempat dalam kota ini ada banyak drainase yang tersumbat karena tumpukan sampah,” lanjutnya.
Selain itu, politisi partai Gerindra ini juga mengharapkan agar Pemkab lebih tegas terhadap beberapa pemukiman yang berdiri di atas parit dimana rata rata tidak memiliki Izin . Seperti diketahui sejak tahun 2017 program Multiyear yang digagas Pemkab Berau, dengan anggaran senilai 35 miliar, yang nantinya akan difungsikan untuk normalisasi atau pelebaran parit yang diharapkan menjadi salah satu solusi alternatif dan solusi permasalahan banjir. Bahkan program itu terus berlanjut hingga 2023 ini.
Ada ratusan miliar digelontorkan untuk mengatasi masalah banjir. Selalu ada penanganan masalah drainase. “Jika perlu sanksi tegas dengan denda diberlakukan untuk memberikan efek jera dan peringatan bagi warga yang masih membuang sampah sembarangan,” tandasnya. (adv)
