Mahakama.co.id – Sektor kesehatan di Kaltim akan mendapat alokasi anggaran sebesar 10% dalam APBD Kaltim 2024 yang berpotensi mencapai 2,6 triliun jika rencana APBD itu terlaksana, sehingga menimbulkan perhatian Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji.
Ia menyarankan agar alokasi 10% yang diwajibkan harus diimbangi dengan perencanaan yang komprehensif, dengan fokus pada layanan kesehatan di tingkat desa dan pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat.
Masyarakat membutuhkan layanan Puskesmas untuk masalah kesehatan, dan Seno Aji menyoroti persoalan BPJS karena banyak masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
“Ya, sebenarnya dua masalah itu cukup penting ya,” ujar Seno Aji sambil menekankan pentingnya sosialisasi informasi tentang jaminan kesehatan kepada masyarakat Kaltim secara luas.
“Masih banyak masyarakat kita yang kurang paham tentang jaminan kesehatan, karena informasi yang tidak merata. Makanya, perlu sosialisasi yang lebih intens,” paparnya.
Seno mengantisipasi adanya kemitraan yang kuat antara pemerintah dan OPD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.
“Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi masyarakat kita yang kesulitan mendapat akses jaminan kesehatan,” harapnya. (Hms/Adv)
