Mahakama.co.id – DPRD mendesak Pemprov Kaltim untuk menggenjot pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mencapai nol emisi karbon pada tahun 2050, sejalan dengan program pusat untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dan mendorong energi berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyoroti potensi pemanfaatan sumber energi tak terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, dan biogas di Kaltim, namun mengkritisi Pemprov yang tidak konsisten menghasilkan produk EBT yang bermanfaat.
“EBT tidak hanya sebatas pengadaan panel surya yang ditaruh di tempat terpencil. EBT harus meliputi seluruh aspek, mulai dari hulu sampai hilir, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. EBT harus menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketahanan energi dan pangan, serta hilirisasi industri,” ujar Sapto, Jumat (17/11/2023).
Sapto menunjukkan bahwa limbah kelapa sawit di Kaltim dapat diubah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik baik skala rumah tangga maupun industri, serta memitigasi dampak lingkungan.
“Kalau Kaltim bisa mengolah biogas dari hasil sawit, itu akan menjadi nilai tambah bagi petani dan pengusaha sawit. Mereka tidak hanya menjual tandan buah segar (TBS), tapi juga bisa menjual listrik dari biogas. Ini juga akan menghemat biaya operasional dan meningkatkan pendapatan mereka,” tuturnya.
Sapto meminta pemprov membuat rencana aksi pengembangan EBT yang komprehensif dan meminta kolaborasi dengan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah pusat, DPRD, perguruan tinggi, swasta, dan masyarakat.
“Kaltim harus punya roadmap EBT yang jelas dan terstruktur. Pemerintah harus tahu sumber EBT apa saja yang ada di Kaltim, berapa kapasitasnya, bagaimana cara mengelolanya, dan siapa yang bertanggung jawab. Harus punya target dan indikator yang dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala,” tegasnya.
Sapto menekankan pentingnya kesinambungan dan konsistensi pengembangan EBT di Kaltim, serta mengimbau agar setiap pergantian kepemimpinan tidak mengubah arah dan prioritas yang telah ditetapkan.
“Hal yang menjadi perhatian, tidak boleh gonta-ganti kebijakan EBT setiap pergantian gubernur. Kita harus punya komitmen bersama untuk mewujudkan visi zero emisi karbon di Kaltim,” tutup Sapto. (Hms/Adv)
