Mahakama.co.id – Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono menyatakan serapan anggaran untuk UMKM di Kaltim masih di bawah 60%, baik sektor industri, pangan, dan lainnya.
“Saat rapat dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, kami minta pemaparan apa kendala anggaran kurang terserap,” ujarnya, Jumat (03/11/2023).
Ia menekankan perlunya data UMKM selaras dengan Dinas Sosial dan BPS untuk memastikan alokasi kegiatan pengembangan UMKM sebesar Rp12 miliar tepat sasaran dan data UMKM diperiksa keberadaannya.
“Itu juga mesti terintegrasi dengan data Dinsos, harus dicek seperti apa, benar atau tidaknya keberadaan usaha itu. Hal itu yang harus diverifikasi,” katanya.
Sapto mengungkapkan Disperindagkop Kaltim belum menyampaikan rencana kerja tahun 2024 yang mencakup program pembangunan food station dan digitalisasi UMKM di seluruh wilayah.
“Namun, yang perlu disadari adalah mengupayakan optimalisasi nilai tambah hasil bahan baku lokan oleh UMKM, bagaimana mereka mendesain dari hulu ke hilir untuk 2025 agar ada modernisasi pangan menjadi produk kemasan,” tuturnya.
Sapto merekomendasikan agar Disperindagkop Kaltim memaksimalkan program peningkatan kapasitas UMKM, antara lain pelatihan, pengelolaan usaha, pengemasan, digitalisasi, dan pemasaran, karena pelatihan sangat penting bagi UMKM untuk bertahan dalam resesi berkepanjangan di masa pandemi COVID-19.
“Keberadaan UMKM amat vital agar Indonesia tidak mengalami inflasi. Jika UMKM mandek dampaknya negara mengalami kemerosotan ekonomi,” tutur Sapto. (Hms/Adv)
