Mahakama.co.id – Menjadi anggota DPRD Berau, menurut Rudi P Mangunsong, tentu tidak sama seperti pejabat lainnya yang lebih banyak berada di ruang kantor.
Menurut Politisi PDIP ini, seorang anggota dewan bahkan bisa dikatakan 60 persen atau lebih berkantor di luar. “Di lapangan,” sebutnya. Sebagai wakil dari rakyat, perpanjangan lidah masyarakat kepada pemerintah daerah.
Seperti bagaimana menyerap aspirasi langsung di masyarakat, melihat langsung kondisi lapangan. “Jadi tidak hanya terima laporan, tetapi harus melihat langsung di lapangan,” sambungnya. Juga seperti bagaimana follow-up dari reses atau serapan aspirasi langsung lainnya.
Sehingga pelaksanaan reses dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk melihat kualitas, produktivitas dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta melihat perwujudan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.
“Harapan masyarakat tentu bermuara pada peningkatan kesejahteraan hidup, serta penunjangnya pastinya,” ujarnya. Tetapi ada hal-hal spesifik lainnya yang disampaikan, seperti pemenuhan tenaga kesehatan mengingat luasan cakupan Kecamatan di wilayah hulu dan pesisir Berau, atau daerah terpencil. Peningkatan sektor pertanian,perkebunan,pendidikan kesehatan dan lainnya, perlu mendapat dukungan penuh serta fokus khusus.
Menurut Politisi PDIP ini, aspirasi itu tentu tidak jauh dari hajat masyarakat itu sendiri yang memang banyak berprofesi sebagai petani. Juga merasa kurangnya pemenuhan di sektor kesehatan dan pendidikan sehingga melahirkan aspirasi yang berkaitan.
Permintaan pembangunan sekolah setingkat SMA ini diharapkan menjadi prioritas mengingat yang ada sekarang di Segah itu SMK yang daya tampungnya khusus jurusan perkebunan masyarakat Segah juga ingin bersekolah di SMA umum.
Mendapat aspirasi masyarakat tersebut Ia mengaku akan memadukan dengan program pemerintah daerah untuk diusulkan agar direalisasikan. Sementara untuk pembangunan sekolah Rudi mengaku akan melakukan koordinasi dengan DPRD provinsi karena sekolah tingkat SMA domainnya ada di Dinas Pendidikan Provinsi.
Tetapi dirinya berjanji akan tetap memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi itu. “Karena kita ketahui pembangunan SMA itu domainnya provinsi maka dari aspirasi masyarakat itu kita akan ajukan melalui DPRD provinsi Kaltim untuk diusulkan ke dinas pendidikan Kalimantan Timur untuk pembangunan sekolah,” jelasnya.
Seiring waktu dengan pertumbuhan penduduk, tidak heran jika tuntutan pemenuhan fasilitas penunjang pembangunan juga tumbuh. Seperti aspirasi pengadaan sekolah dengan daya tampung dan jurusan berbeda daripada yang sudah ada.
Termasuk keinginan untuk meningkatkan penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan menjadi bagian dari harapan besar masyarakat Segah.(adv)
