MAHAKAMA – Orang tua rela menjual emas dan bekerja lembur demi pendidikan anak. Mereka berharap gelar sarjana bisa memutus rantai kemiskinan keluarga. Ijazah dianggap sebagai tangga menuju kehidupan yang lebih layak.
Namun, realitas kini tidak selalu sejalan dengan harapan tersebut. Pasar kerja semakin ketat bagi lulusan baru. Banyak sarjana tetap harus mengambil pekerjaan sampingan karena upah utama tidak cukup.
Fenomena Kelas Menengah yang Terus Menyusut
Laporan Katadata Insight Center mencatat 46,3 persen kelas menengah memiliki pekerjaan tambahan. Artinya, mereka tidak sekadar mengejar ambisi. Sebaliknya, mereka berusaha menutup kekurangan finansial.
Selain itu, data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta pada 2019 menjadi 47,85 juta pada 2024. Pada saat yang sama, kelompok rentan miskin naik dari 54,97 juta menjadi 67,69 juta orang.
Tren ini menunjukkan pergeseran struktural yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, masalah ini bukan lagi persoalan individu. Kondisi ini mencerminkan melemahnya janji mobilitas sosial melalui pendidikan.
Retaknya Peran Pendidikan sebagai Tangga Mobilitas
Secara teori, pendidikan seharusnya meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Namun, kondisi tersebut lebih relevan pada masa lalu. Saat itu, lulusan perguruan tinggi masih terbatas.
Kini, ekspansi pendidikan tinggi justru memicu inflasi gelar. Semakin banyak sarjana, semakin tinggi pula syarat kerja. Akibatnya, lulusan S1 harus bersaing untuk posisi yang dulu bisa diisi lulusan SMA.
Di sisi lain, perusahaan mulai melihat ijazah hanya sebagai sinyal, bukan bukti keahlian. Ketika jumlah lulusan membeludak, sinyal ini menjadi lemah. Lapangan kerja pun tidak mampu menyerap semuanya.
Akibatnya, banyak pekerja terjebak di posisi di bawah kualifikasi. Data menunjukkan peluang mereka bertahan di kondisi tersebut mencapai 31,64 persen. Rekam jejak ini justru menyulitkan mereka untuk naik kelas.
Menurunnya Kepercayaan terhadap Sistem
Masalah utama bukan pada jenis pekerjaan, melainkan sistem pengupahan. Selain itu, stigma sosial juga memperparah keadaan. Banyak pekerjaan belum dihargai secara adil.
Ketika investasi pendidikan tidak mengubah kehidupan, kepercayaan mulai runtuh. Oleh karena itu, mobilitas sosial menjadi sulit dicapai. Gelar sarjana tidak lagi menjamin kesejahteraan.
Pemerintah perlu menyeimbangkan pendidikan dan pasar kerja. Tanpa itu, lulusan akan terus terjebak. Pendidikan bisa berubah menjadi beban, bukan solusi.
Pada akhirnya, perbaikan struktur ekonomi menjadi kunci. Lapangan kerja harus mampu menyerap tenaga terdidik. Dengan begitu, pendidikan kembali menjadi jalan menuju keadilan sosial. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
