MAHAKAMA – Resolusi warga bukan lagi soal mimpi pribadi, melainkan refleksi tekanan hidup. Litbang Kompas November 2025 menunjukkan 32,93 persen responden menjadikan penguatan ekonomi sebagai resolusi utama 2026. Hal ini mengungguli karier, kebahagiaan dan kesehatan.
Agenda tahunan tersebut bukan sekadar gaya-gayaan untuk merayakan pergantian tahun. Sebaliknya, pilihan warga tersebut merefleksikan kegelisahan mendalam terhadap kondisi ekonomi yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, dominasi isu finansial dalam resolusi menunjukkan bahwa stabilitas kantong menjadi fondasi paling mendesak bagi masyarakat saat ini.
Analisis hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada November 2025 memperlihatkan sebagian besar responden atau 55,14 persen rutin membuat resolusi tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32,93 persen responden menjadikan penguatan ekonomi dan finansial sebagai tujuan utama pada 2026.
Angka ini mengungguli resolusi lainnya yang juga menjadi keinginan warga. Sebanyak 15,51 persen responden ingin meningkatkan karier . Selain itu, 12,38 persen responden berharap bisa hidup lebih bahagia. Ada juga responden yang ingin lebih dekat dengan keluarga sebesar 11,76 persen serta ingin lebih sehat sebesar 6,76 persen.
Upah Naik Melampaui Inflasi: Mengapa Rasa Aman Belum Terbentuk?
Keinginan kuat masyarakat untuk memperkuat finansial tersebut ternyata berbanding lurus dengan dinamika ekonomi di Kalimantan Timur sepanjang tahun 2025. Meskipun data menunjukkan tren positif, kegelisahan warga tetap tidak terbendung.
Dalam beberapa tahun terakhir, upah minimum di Kalimantan Timur tercatat naik secara konsisten melampaui angka inflasi. Berdasarkan data BPS, pada 2022, UMP naik 1,11 persen di saat inflasi hanya 0,23 persen. Tren ini berlanjut pada 2023 dengan kenaikan upah 6,2 persen di atas inflasi 3,46 persen, hingga puncaknya pada 2025 saat UMP melonjak drastis 10,14 persen sementara inflasi tetap rendah di angka 1,77 persen.
Namun, selisih kenaikan upah di atas inflasi belum otomatis menghadirkan rasa aman finansial. Pada 2026, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kalimantan Timur mencapai Rp5,7 juta, sementara UMP hanya Rp3,76 juta. Kesenjangan ini membuat tambahan pendapatan lebih banyak terserap untuk mengejar kebutuhan dasar seperti hunian, transportasi dan kesehatan, bukan untuk membangun tabungan.
Alhasil, rencana warga untuk menabung sebagai bagian dari target resolusi 2026 tetap terasa sulit dijangkau karena dana yang tersedia sangat terbatas.
Fenomena tersebut diperkuat oleh hasil riset Merdikawati & Al Izzati (2024) dalam jurnal Minimum Wage Policy and Poverty in Indonesia. Penelitian tersebut menemukan sebuah paradoks. Kenaikan upah minimum memang berdampak positif pada kantong pekerja, namun tidak efektif dalam memperbaiki kualitas konsumsi rumah tangga secara luas.
Artinya, kenaikan upah saja belum cukup kuat untuk mendorong masyarakat keluar dari zona rentan finansial.
Ekonomi Tumbuh, Manfaat Tak Merata
Kegelisahan masyarakat di tengah kenaikan upah turut dipengaruhi oleh struktur ekonomi Kalimantan Timur yang belum merata. Meski ekonomi tumbuh 4,69 persen pada Triwulan II-2025, pertumbuhan tersebut masih ditopang sektor pertambangan yang padat modal.
Dominasi sektor ini membuat manfaat ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di level industri dan korporasi, bukan langsung dirasakan rumah tangga. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kenaikan upah hanya memberi ruang bernapas sementara, tanpa cukup membangun rasa aman finansial jangka panjang.
Di tengah inflasi dan pendapatan yang terasa stagnan, ekonomi tetap menjadi beban utama masyarakat. Warga memprioritaskan keamanan finansial ketimbang gaya hidup, sehingga kesehatan dan kebahagiaan kian terasa seperti kemewahan. Tantangan pemerintah ke depan adalah memastikan stabilitas harga dan distribusi pertumbuhan agar ekonomi warga tidak berhenti pada sekadar bertahan hidup. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
