MAHAKAMA – Menjelang akhir tahun, satu angka besar kembali bikin banyak orang geleng kepala: utang negara. Setiap tahun, pemerintah harus mencari uang tambahan untuk menutup kebutuhan APBN. Naik-turunnya angka ini mencerminkan bagaimana keuangan negara dikelola selama setahun penuh.
Data Kementerian Keuangan dalam RAPBN 2026, Kementerian Keuangan menargetkan pembiayaan utang sebesar Rp781,9 triliun. Artinya, pemerintah berencana menambah utang hampir Rp800 triliun hanya dalam satu tahun. Dari jumlah itu, sekitar 96 persen akan ditutup lewat penerbitan Surat Berharga Negara atau SBN, seperti obligasi dan surat utang.
Tren Utang Berubah-ubah Sejak 2021
Jika ditarik ke belakang, anggaran utang pemerintah tidak pernah stabil. Pada 2021, angkanya tembus Rp870,5 triliun, tertinggi dalam empat tahun terakhir. Setahun kemudian turun menjadi Rp696 triliun, lalu merosot tajam ke Rp404 triliun pada 2023.
Namun tren ini berbalik sejak 2024. Tahun itu, pembiayaan utang kembali naik ke Rp558,1 triliun. Outlook 2025 bahkan memproyeksikan Rp715,5 triliun. Kini, di RAPBN 2026, targetnya melonjak lagi menjadi Rp781,9 triliun.
Negara Makin Bergantung pada Surat Utang
Dari total Rp781,9 triliun, porsi terbesar datang dari SBN senilai Rp749,2 triliun. Ini menandakan pemerintah makin mengandalkan penerbitan surat utang untuk menutup kebutuhan anggaran.
Sementara itu, pinjaman dalam negeri justru minus Rp6,5 triliun. Artinya, cicilan yang dibayar lebih besar daripada pinjaman baru yang ditarik. Untuk pinjaman luar negeri, pemerintah menargetkan penarikan bersih Rp39,2 triliun, jauh lebih kecil dibanding outlook 2025 yang mencapai Rp120,9 triliun.
Meski penarikan baru turun, cicilan pokok utang luar negeri tetap besar, yakni Rp105,3 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pinjaman dari luar negeri kini lebih banyak dipakai untuk membayar utang lama, bukan untuk membiayai proyek baru.
Risiko “Gali Lubang Tutup Lubang”
Kenaikan pembiayaan utang memberi sinyal masalah jangka panjang. Pemerintah terlihat makin sering memakai utang baru untuk menutup kewajiban lama. Pola ini dikenal sebagai “gali lubang, tutup lubang”.
Dampaknya, ruang belanja negara bisa makin sempit. Meski beban bunga utang sedikit turun, porsinya masih menyedot sekitar 19 persen dari total belanja negara. Artinya, dana untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial berpotensi tergerus.
Di sisi lain, pemerintah juga terikat aturan defisit maksimal 3 persen dari PDB. Ketika kebutuhan program prioritas terus membesar, ruang gerak fiskal makin terbatas.
Arah Kebijakan Perlu Dibalik
Ke depan, pemerintah perlu menekan belanja yang tidak produktif, memperluas basis pajak, dan menata ulang prioritas pembangunan. Tanpa langkah tegas, utang yang terus membengkak bisa menjadi beban berat bagi generasi berikutnya.
Pada akhirnya, utang negara bukan sekadar angka di laporan APBN. Di balik triliunan rupiah itu, ada masa depan layanan publik yang dipertaruhkan. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
