Mahakama.co.id – Upaya Pemerintah Desa (Pemdes) Embalut untuk mengoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menghadapi tantangan berat.
Kepala Desa (Kades) Embalut, Yahya, menyebut birokrasi yang berbelit menjadi salah satu penyebab lambannya pengembangan usaha desa.
“Contohnya pengadaan dispenser untuk Pertades, sampai sekarang belum juga terealisasi. Prosesnya panjang, berliku, dan belum jelas keputusannya. Bahkan, muncul kekhawatiran terkait penggunaan dananya,” ungkap Yahya, Sabtu (31/5/2025).
Tak hanya itu, rencana pengembangan keramba ikan yang diyakini berpotensi mendatangkan keuntungan Rp20 juta hingga Rp30 juta per bulan juga belum mendapat restu penuh dari pemerintah kecamatan.
“Padahal, potensi usaha yang bisa dikembangkan melalui BUMDes sangat besar. Sayangnya, dukungan pemangku kebijakan di tingkat lebih tinggi masih minim,” ucapnya.
“Dana desa seharusnya diarahkan untuk usaha produktif, bukan hanya belanja rutin yang tidak memberi dampak jangka panjang bagi ekonomi masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, pengelolaan BUMDes yang profesional dan transparan dapat menjadi kunci kemandirian ekonomi desa.
“Kalau regulasi dan birokrasi bisa disederhanakan, BUMDes akan jauh lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” ujarnya.
Pemdes Embalut kini berencana menyampaikan laporan resmi kepada pihak terkait agar hambatan birokrasi bisa diatasi.
“Kami ingin BUMDes benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan hanya nama tanpa fungsi yang jelas,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoKukar)
