Mahakama.co.id – DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menggelar Rapat Paripurna pada Rabu (9/7/2025) untuk menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menjelaskan bahwa kedua dokumen tersebut telah melalui proses pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan, “Sinergi ini sangat penting agar RPJMD menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Samarinda.”
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menyampaikan bahwa seluruh pembahasan berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan dengan penyusunan raperda yang cermat bersinergi bersama sekretariat DPRD dan bagian hukum pemerintah kota.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi atas kinerja Pemkot Samarinda yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk tahun 2024. Sementara Fraksi Golkar mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sertifikasi aset dan tata kelola yang lebih baik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya menyatakan bahwa keberhasilan memperoleh opini WTP adalah hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah kota. Ia menambahkan, “RPJMD ini merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Namun ini bukan akhir, melainkan awal dari kerja besar lima tahun ke depan.”
RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Samarinda Maju untuk Kaltim Maju” dengan akronim MAJU yang berarti Mandiri, Adil, ber-Jaya, dan Unggul. Visi ini menggambarkan cita-cita menjadikan Samarinda sebagai kota yang mandiri dalam pembangunan, adil dalam distribusi hasil, berjaya lewat prestasi, serta unggul dalam berbagai sektor demi kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan.
Wali Kota juga menegaskan komitmen untuk menjalankan program pembangunan daerah secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. (adv)
