Mahakama.co.id – Upaya penataan kawasan kumuh dan penanganan banjir di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Andriansyah, menegaskan pentingnya pendekatan yang terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh pihak dalam mengatasi dua persoalan krusial tersebut.
Menurutnya, program penataan kawasan kumuh yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sejauh ini sudah berjalan dengan baik, meski tetap membutuhkan pengawasan dan pendampingan ketat dari DPRD. Politikus Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar penetapan suatu wilayah sebagai kawasan kumuh tidak dilakukan secara sembarangan, tapi harus mengacu pada syarat dan kriteria yang jelas.
“Jangan asal sebut kumuh. Kita harus tahu dulu syarat dan kriterianya. Tapi sejauh ini, program pemerintah sebenarnya sudah bagus. Kami di DPRD terus mengawasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana,” ujar Andriansyah.
Terkait penanganan banjir, pria yang akrab disapa Aan itu menilai perlunya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta instansi terkait lainnya. Ia menyebut penanganan banjir tak bisa dilakukan secara parsial, melainkan perlu koordinasi antara PUPR, BPBD, DLH, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Perumahan dan Permukiman.
“Penanganan banjir harus dikerjakan bersama. BPBD bisa menyusun konsep penanggulangan bencana, PUPR menangani jalur air, DLH mengelola sampah di saluran, Dishub mengatur lalu lintas saat banjir terjadi. Semua harus duduk bareng dan rancang perencanaan yang matang,” tegasnya.
Sebab, kata dia, banjir memiliki dampak serius terhadap perekonomian kota. Ia mengingatkan bahwa setiap kali terjadi banjir, aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, dan hal itu bisa berpotensi menghambat masuknya investor serta berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota. “Kalau banjir terus terjadi, investor akan berpikir ulang. Itu bisa berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan PAD kita,” pungkasnya. (adv)
