Mahakama.co.id – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, mengingatkan bahwa pesatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Samarinda dapat menjadi paradoks jika tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Menurutnya, krisis ekologis bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan sudah mulai dirasakan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. “Laju ekonomi bisa jadi paradoks terjadinya krisis ekologis, sehingga kita harus berupaya bersama untuk mencegahnya,” ujar Arif baru-baru ini.
Arif memaparkan, kualitas udara di Samarinda pada tahun 2023 masih tergolong baik dengan indeks di atas 85 persen, begitu juga dengan kualitas air yang masih cukup baik. Namun, ia menyoroti kondisi lahan yang dinilai cukup memprihatinkan, dengan indeks hanya sekitar 29 persen sehingga masuk kategori kurang baik. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Krisis ekologis bukan hanya soal banjir, tapi juga udara yang tercemar dan lahan yang mempercepat sedimentasi dan akhirnya memperparah banjir,” jelasnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga lingkungan bukan hanya berada di tangan pemerintah, melainkan merupakan tugas kolektif seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut DPRD, pemerintah kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan Samarinda.
Arif juga mendorong konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan ekonomi hijau (green economy) agar menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan di Samarinda. Ia menilai, upaya tersebut harus didukung dengan pendekatan anggaran yang tepat sasaran agar benar-benar berdampak pada perbaikan lingkungan.
“Kita perlu pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, tapi lebih dari itu, yang terpenting adalah keberpihakan dalam politik anggaran. Khususnya untuk Pemkot, dana untuk pengairan dan penanganan lingkungan ini harus lebih diprioritaskan,” tegas Arif. (adv)
