Mahakama.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan korupsi dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Ini menyusul kajian yang dilakukan KPK terkait potensi risiko korupsi dan kecurangan dalam program pendidikan tersebut.
Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengungkapkan bahwa KPK akan menindaklanjuti jika ada bukti permulaan yang cukup. “Ya kalau memang ada bukti permulaan yang cukup, kalau memang ada alat buktinya, tentu KPK akan menindaklanjuti bila persyaratan-persyaratan itu masuk,” jelasnya.
Tessa menjelaskan bahwa ada beberapa syarat agar suatu kasus korupsi bisa diusut oleh KPK. Salah satunya adalah nilai kerugian negara yang harus di atas Rp 1 miliar. “Tentunya rekan-rekan juga ketahui bahwa harus ada penyelenggara negaranya, standar bila ada kerugian negara di atas Rp 1 miliar, hal-hal tersebut tentunya akan menjadi faktor apakah perkara tersebut bisa ditangani KPK atau APH lain,” tambahnya.
Temuan Masalah dalam Pembiayaan dan Praktik Senioritas
Sebagai bagian dari kajian yang dilakukan, KPK menyelidiki berbagai permasalahan terkait PPDS, mulai dari seleksi, pembiayaan, hingga pelaksanaan perkuliahan. Dalam laporan yang disusun, KPK menemukan masalah signifikan, termasuk pembiayaan yang tidak transparan dan praktik bullying serta senioritas di lingkungan PPDS. Salah satu temuan menyebutkan adanya biaya tambahan lebih dari Rp 25 juta akibat perilaku senioritas.
Metodologi Kajian KPK
Kajian ini dilakukan oleh Direktorat Monitoring KPK selama periode April hingga September 2023. Survei dilakukan dengan melibatkan 1.417 responden yang terdiri dari peserta dan alumni PPDS. Responden dipilih menggunakan teknik snowball sampling, dan survei ini dipromosikan melalui Asosiasi Fakultas Kedokteran Negeri Seluruh Indonesia (AFKNI) serta jejaring mahasiswa dan alumni PPDS. Dengan tingkat kepercayaan 95%, survei ini diharapkan dapat merepresentasikan populasi peserta PPDS yang diperkirakan mencapai 13.000 orang. (net/ra)
