MAHAKAMA – Deru mesin pabrik di tanah Borneo kini menyisakan sunyi di meja makan para buruh. Ribuan pekerja harus memutar otak saat struk belanjaan semakin panjang, sementara upah bulanan justru terasa semakin pendek.
Ketimpangan ini terpotret jelas dalam data Kementerian Ketenagakerjaan mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Biaya hidup di Kalimantan Timur kini menembus 5,73 juta rupiah per bulan. Angka tersebut menempatkan Bumi Etam sebagai provinsi dengan biaya hidup tertinggi kedua di Indonesia, hanya terpaut tipis dari DKI Jakarta sebesar 5,90 juta rupiah.
Kontras dengan beban tersebut, Pemerintah Provinsi menetapkan UMP 2026 sebesar 3,76 juta rupiah. Keputusan ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur Nomor 500.15.14.1/5097/DTKT.Srk-IV/2025 yang dirilis pada 24 Desember 2025. Dengan selisih hampir 2 juta rupiah, upah minimum saat ini bahkan belum mencapai 70 persen dari standar kebutuhan dasar yang mencakup pangan, perumahan, pendidikan, hingga transportasi.
Jurang yang lebar antara penghasilan dan pengeluaran riil ini memaksa banyak keluarga pekerja bertahan hidup dengan utang atau pekerjaan tambahan. Kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa kenaikan upah kembali gagal mengejar laju harga barang. Provinsi kaya pun terasa hampa apabila warganya terus terjepit dari bulan ke bulan.
Ketergantungan Pasokan Pangan Picu Inflasi
Kalimantan Timur menghadapi tantangan besar dalam ketahanan pangan mandiri karena ketergantungan pada pasokan asal Sulawesi dan Jawa. Data Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur menunjukkan jurang defisit beras yang kian melebar. Kondisi ini memperlihatkan bahwa produksi beras lokal masih belum mampu menutupi total kebutuhan konsumsi warga di Bumi Etam.
Pada tahun 2020, produksi lokal sebesar 152,65 ribu ton gagal mencukupi kebutuhan konsumsi sebanyak 308,47 ribu ton, sehingga terjadi defisit 155,82 ribu ton. Kondisi ini memburuk di tahun 2023, di mana produksi menyusut ke angka 132,02 ribu ton sementara kebutuhan meningkat menjadi 312,78 ribu ton. Akibatnya, Bumi Etam harus menanggung defisit beras sebesar 180,76 ribu ton yang menunjukkan ketidakmampuan produksi lokal memenuhi konsumsi warga.
Inefisiensi Logistik dan Rantai Pasok Terbuka
Ketergantungan Kalimantan Timur pada pasokan luar pulau menciptakan biaya transaksi tinggi. Daerah yang tidak mandiri secara pangan menanggung beban biaya logistik yang signifikan.
Oleh karena itu, harga beras di Kalimantan Timur bukan lagi berdasarkan biaya produksi petani lokal, melainkan akumulasi harga dari daerah asal ditambah biaya angkut laut dan distribusi darat. Rantai panjang ini menjadi pajak tersembunyi bagi konsumen sekaligus menciptakan inefisiensi logistik yang signifikan.
Kondisi tersebut menjadikan Kalimantan Timur contoh nyata daerah yang sangat terbuka namun bergantung sepenuhnya pada impor antar-daerah. Akibatnya, berdasarkanLaporan Ekonomi dan Keuangan Regional (REKR) dari Bank Indonesia, inflasi lokal seringkali dipicu oleh gangguan pasokan eksternal seperti gagal panen di Jawa atau cuaca buruk di Selat Makassar. Kondisi tersebut berdampak langsung pada ketidakstabilan harga di pasar lokal secara mendadak.
Fenomena Inflasi Impor dan Dampak IKN
Di samping itu, kehadiran proyek IKN meningkatkan jumlah konsumen secara drastis. Namun, data DPTPH menunjukkan produksi beras lokal justru turun sekitar 20 ribu ton dalam tiga tahun terakhir. Menurut hukum dasar ekonomi, penurunan pasokan (supply) di tengah lonjakan permintaan (demand) pasti membuat harga melompat tinggi. Fenomena inilah yang membuat komponen pangan dalam KHL Kalimantan Timur menjadi sangat mahal.
Rapuhnya ketahanan pangan ini pun menjadi salah satu penyebab utama melambungnya KHL di Kalimantan Timur. Kesejahteraan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan martabat yang harus hadir di setiap rumah tangga. (*)
Penulis: Dwi Lena Irawati
Editor: Amin
