Mahakama.co.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh Bupati Kukar, dr. Aulia Rahman Basri dalam Rapat Paripurna DPRD Kukar yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar, Senin (30/6/2025).
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani dan dihadiri unsur pimpinan daerah, Forkopimda, kepala OPD, hingga tokoh masyarakat, Bupati Aulia menyampaikan nota penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024.
“Laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari amanat sejumlah regulasi, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020,” ujar Aulia di hadapan forum paripurna.
Ia menjelaskan, laporan yang diserahkan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang semuanya telah diaudit oleh BPK.
“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut,” tegasnya.
Aulia mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya DPRD Kukar dan para kepala OPD.
“Capaian ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif. Terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang telah menerima Raperda ini untuk dibahas lebih lanjut,” ucapnya.
Di akhir laporannya, Bupati Kukar berharap sinergi yang telah terbangun antara Pemkab dan DPRD terus terjaga demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Harapan kita bersama, melalui akuntabilitas ini, pembangunan di Kukar semakin tepat sasaran dan mampu menghadirkan kesejahteraan sebagaimana visi besar dalam RPJMD melalui program KUKAR IDAMAN,” pungkasnya.
Sebagai penutup agenda rapat, dilakukan penyerahan resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Bupati Kukar kepada Ketua DPRD Kukar, disaksikan para undangan dan peserta rapat. (Adv/DiskominfoKukar)
