Mahakama.co.id – Menyoroti tingkat angka kemiskinan yang tercatat di negara kita ini, tentulah bukan angka yang bisa dianggap remeh, berbagai upaya melalui program-progran yang dicanangkan oleh pemerintah telah dijalankan.
Hal ini tidak saja bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai macam pihak, sampai pada pemerintah daerah, Kecamatan, maupun desa.
Sebagai upaya mendukung Pemerintah Kabupaten dalam menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah Kelurahan Loa Ipuh, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menjalankan sejumlah program yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan.
Salah satu program yang dijalankan di Kelurahan Loa Ipuh adalah pembangunan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) serta perbaikan rumah warga melalui program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Bantuan ini berasal dari Dinas Perkim Kukar.
Lurah Loa Ipuh Erri Suparjan mengatakan pihaknya kini tengah melakukan pendataan rumah warga yang dinilai tidak layak huni dan berhak mendapat bantuan lewat program RTLH.
“Kami sedang pendataan warga penerima bantuan dan calon penerima RTLH,” ujar Erri, Minggu 29/10/2023.
Dari pendataan, baru terdapat sekitar 10 warga yang diusulkan menerima bantuan RTLH tahun ini. Sedangkan realisasi bantuan baru akan disalurkan pada November 2023.
“Adapun bantuan RTLH melalui APBD murni 2024 akan kami usulkan terlebih dahulu,” imbuh Erri.
Erri berharap jumlah warga penerima bantuan di Kelurahan Loa Ipuh berkurang. Pasalnya, semakin banyak warga miskin penerima bantuan sosial, maka tingkat kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut akan tergolong rendah.
Oleh karena itu, Pemerintah Kelurahan Loa Ipuh terus berupaya meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satunya dengan pembangunan fasilitas MCK guna menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni.
Selain itu, perbaikan rumah warga kurang mampu melalui program RTLH juga akan terus digenjot. Harapannya, warga Loa Ipuh dapat tinggal di rumah yang layak secara kesehatan dan keamanan.
Bantuan pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat mengangkat derajat kehidupan warga. Mereka dapat lebih produktif dan mandiri secara ekonomi, bukan terus bergantung pada bantuan. (Hms/Adv)
