Mahakama.co.id – Wakil ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menegaskan, pentingnya peningkatan Sumber Daya Manusia untuk tenaga pendidik atau guru. Berbicara kualitas menurutnya menjadi akar dari generasi yang handal. Selain itu berbicara soal kuantitas tenaga guru juga dinilai masih kurang untuk Berau. Khususnya penempatan di wilayah terpencil.
Menurut politisi Golkar ini, sebaran tenaga pendidik harus rata. Tidak hanya kuantitasnya tetapi juga kualitas guru yang ditempatkan disemua sekolah. Sehingga tidak ada penumpukan guru-guru yang memang sudah memiliki SDM unggul atau bersertifikasi dengan baik sesuai bidang ilmu ajarnya.
Saat ini masih banyak wilayah terpencil yang kekurangan guru. Bahkan banyak diisi oleh guru honorer. Dimana diketahui, guru honorer bahkan menjadi ujung tombak pendidikan wilayah pelosok Berau.
“Sesuai visi misi bupati dan RPJMD bahwa kita harus meningkatkan SDM yang unggul kami dari DPRD sangat mendorong agar lebih meningkatkan kualitas dari para guru pekerja di upgrade baik. Ya kualitasnya juga kuantitasnya harus ditambah kalau dirasa masih kurang, pelosok khususnya,” ungkap Syarifatul.
Karena guru dalam kacamata Syarifatul adalah sarana untuk melengkapi unit-unit pembangunan daerah. Khususnya bidang pendidikan di era saat ini memang harus unggul. “Bagaimana pendidikan bisa baik kalau tenaga pengajarnya tidak ditingkatkan kualitasnya, agar bisa menyamai daerah-daerah yang lebih maju,maju tidaknya daerah juga sangat tergantung dari tenaga pendidik,” lanjutnya.
Syarifatul juga mendorong Pemkab Berau memberikan perhatian lebih pada pokok persoalan ini. Diakui, bahwa amanat pada dunia pendidikan 20 persen APBD diarahkan pada sektor pendidikan. namun hal itu tidak cukup tanpa manajemen dan tata kelola sektor pendidikan yang matang. Apalagi jika menyangkut masalah kualitas dan kuantitas guru yang ada masih kurang.
Oleh karena itu ia meminta mandatory spending untuk pendidikan Berau betul-betul bisa berdampak pada pengentasan masalah kualitas dan kuantitas guru di Berau.
“Jangan sampai membelanjakan uang untuk pendidikan tetapi tidak jelas manfaatnya, kami memastikan di APBD itu memang harus 20 persen, kami mendorong pemerintah untuk melakukan peningkatan SDM sertifikasi pelatihan dan sebagainya,” jelasnya lagi.
Selain itu, sarana dan prasarana juga ditingkatkan. Mulai dari bangunan sekolah, lokal,alat penunjang, fasilitas komunikasi seperti internet yang menjadi kebutuhan vital bagi dunia pendidikan saat ini juga harus terpenuhi. (adv)
