Mahakama.co.id – Persoalan Tapal batas wilayah dalam kabupaten seperti batas kampung belum tuntas. Masih ada laporan dan keluhan masyarakat terkait persoalan ini. Menurut Ketua DPRD Berau, Madri Pani, eksekutif harus menjadikan masalah ini masuk dalam skala prioritas yang harus segera dituntaskan. Ada banyak kendala dalam optimalisasi pembangunan jika persoalan ini belum tuntas.
“Terutama pada 2 wilayah yang belum selesai masalah tapal batasnya, baik antar kampung misalnya, apalagi antar kabupaten,” tegas Madri Pani. Selain itu ia menegaskan bahwa eksekutif atau OPD yang menangani persoalan ini setidaknya memiliki target jelas dalam menyelesaikan.
“Minimal punya target kapan tuntas,” sambungnya. Sebab, wilayah kampung yang belum memiliki penyelesaian tapal batas sampai saat ini terus berharap agar masalah ini bisa segera tuntas. Dengan tujuan agar warga, atau pemerintahan kampung bisa dengan tenang dan leluasa mengelola atau menggarap lahannya.
Juga pemerintahan kampung bisa dengan leluasa membuat program kerja pada wilayah yang berbatasan dengan kampung lain. Persoalan ini sudah ada sejak belasan tahun lalu hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Madri Pani sekali lagi meminta dengan sangat OPD terkait bisa segera realisasikan penuntasan masalah klasik ini.
Ada banyak laporan dan keluhan warga dan pemerintahan kampung mengenai tapal batas ini. Ada kekhawatiran pergeseran wilayah masyarakat akibat belum tuntasnya penetapan tapal batas. Warga dan pemerintahan kampung meminta ada pekerjaan yang dilakukan dengan hasil nyata. Jadi harus ada progresnya, sampai dimana progresnya, nah itu sampaikan, jangan cuma bilang sedang proses saja,” ungkapnyan Tetapi menurutnya OPD terkait tidak punya target, kapan selesainya. Sebab jika hanya bahasa sedang proses dari tahun ke tahun memang sedang proses, namun belum ada kejelasan pasti kapan akan tuntas.
Sebagai wakil rakyat, Madri Pani memastikan bersama anggota DPRD lainnya dengan tegas menekan OPD agar gerak cepat menyelesaikan. ” Jangan digantunglah, kalau memang belum ada dana ya kita anggarkan bersama,” sambungnya.
Jika memang ada pengajuan anggaran legislatif siap memperjuangkan dan menyetujui ajuan permohonan anggaran tersebut. Sebab menurutnya penyelesaian tapal batas itu dinilai cukup urgen untuk segera diselesaikan. Ada banyak kepentingan masyarakat dan administrasi pemerintahan kampung.
“Kalau masalah anggaran kita siap, jadi tidak ada lagi alasan tidak tuntas karena anggaran, jadi jangan tahun ini ada masalah, tahun depan ada lagi soal tapal batas,”lanjutnya.
Sebab tapal batas jadi penentu kebijakan dan kelancaran program kampungnya masalah. Termasuk kepentingan antar warga dengan warga kampung berbatasan. Tidak tuntasnya penyelesaian tapal batas bisa menimbulkan riak dan konflik antar warga perbatasan. Terlebih jika ada potensi besar pada lahan perbatasan. (adv)
