

Mahakama.co.id – Ketersediaan fasilitas penunjang banyak sektor berupa jaringan internet belum merata di kabupaten Berau. Khususnya di kawasan terpencil. Padahal sarana ini menjadi salah satu kebutuhan penting di era kini. Wakil ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah menyebutkan, target yang disasar dengan dukungan fasilitas ini tentu tidak bisa berjalan sesuai dengan harapan jika tidak dipenuhi.
“Sekarang inikan banyak sekali yang bergantung pada fasilitas internet, misalnya mengisi dapodik bagi guru-guru, mengirim file-file untuk tujuan pendidikan, komunikasi aparat kampung dan banyak lainnya yang membutuhkan internet,” ungkap Sari, sapaan akrab Syarifatul.
Apalagi sesuai dengan visi misi kepala daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Berau menurutnya sudah mengarah pada satu target yang salah satunya mengenai pemenuhan fasilitas internet. Seperti program seribu titik wifi gratis.
Sayangnya, masih ada kawasan blank spot atau belum ada jaringan sehingga program ini lebih diarahkan pada kawasan yang memang sudah memiliki jaringan internet.
Tetapi menurut sari, pemkab harus bisa melakukan terobosan untuk memenuhi ketersediaan internet di semua kampung. Sebab akan menjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat yang belum menikmati layanan yang satu ini.
Apalagi dunia pendidikan juga banyak bergantung pada internet. “Sekarang ini hampir semuanya sudah by online, maka bagaimana upaya pemerintah bisa memenuhi jaringan telekomunikasi di daerah terpencil. Agar semua punya kesempatan yang sama, semua bisa menikmati layanan pemerintah,” jelasnya.
Satu dari 18 program unggulan kepala daerah kabupaten Berau dikebut. masa jabatan hingga 2024 menjadi limit penuntasan 1.000 titik WiFi gratis. Bahkan tahun ini anggaran Rp 4,2 miliar disiapkan untuk pemasangan 565 titik.
Menurut Asisten III Setkab Berau, Maulidiyah, upaya membuka akses jaringan internet juga menjadi bagian dari program ini. Sebab, mencapai wilayah perkampungan tentunya didukung ketersediaan fasilitas penunjang salah satunya BTS.
Internet menurutnya dianggap bukan lagi kategori luks, melainkan kebutuhan dalam kategori sekunder. Pemkab menurut Maulidiyah, berupaya memberikan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Internet kini sudah menjadi kebutuhan.(adv)