By admin
28.11.25

Komisi II DPRD Samarinda Terima Kunjungan DPRD Bontang, Bahas Penganggaran hingga Pengelolaan Reses

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi

Mahakama.co.id – Komisi II DPRD Kota Samarinda menerima kunjungan kerja dari Komisi B DPRD Kota Bontang untuk membahas mekanisme penyusunan anggaran, pengelolaan laporan keuangan daerah, serta tata kelola pelaksanaan reses. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor DPRD Samarinda pada Rabu, (26/1//2025).

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi sarana bertukar informasi sekaligus mempererat hubungan kerja antarlembaga legislatif. Ia menjelaskan, salah satu fokus diskusi adalah kendala dalam pengelolaan reses yang masih dihadapi DPRD Bontang.

“Intinya, kita berdiskusi dan melihat persoalan pengelolaan reses yang tampaknya masih menghadapi beberapa permasalahan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, DPRD Bontang juga menanyakan kemungkinan adanya inovasi atau praktik baru yang diterapkan Samarinda dalam penyelesaian anggaran. Menanggapi hal tersebut, Iswandi menegaskan bahwa secara umum pola penyusunan anggaran di tiap daerah tidak jauh berbeda. Faktor kunci justru terletak pada kemampuan anggota dewan dalam mengkaji dan menganalisis usulan anggaran yang diserahkan pemerintah daerah.

“Yang penting adalah bagaimana anggota dewan di setiap daerah mampu mencermati, mengoreksi, dan menganalisis usulan dari pemerintah kota atau kabupaten,” jelasnya.

Iswandi menambahkan bahwa penyusunan anggaran wajib sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia mengingatkan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran.

“Jangan sampai RPJMD-nya A, anggarannya B. Itu tidak akan nyambung,” tegasnya.

Menutup diskusi, Iswandi menyampaikan bahwa DPRD Bontang berencana menindaklanjuti sejumlah poin hasil pertemuan sebagai bahan pendalaman. Mereka akan mengkaji lebih jauh praktik dan pengalaman di Samarinda untuk peningkatan tata kelola anggaran di daerahnya.

Kunjungan ini diharapkan memperkuat kerja sama antar-daerah sekaligus mendorong penerapan mekanisme anggaran yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.(ADV)

Trending